Makassar, Lagaligopos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menghabiskan uang rakyat sekitar Rp 500 juta untuk pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan pin emas. Dana tersebut akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 Kota Makassar.
“Anggaran sudah harus kita ajukan di APBD pokok 2014 untuk 50 anggota Dewan baru. Karena, jadwal pelantikan pada September mendatang. Makanya, Sekretariat Dewan mulai saat ini harus mempersiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan,” ujar Kepala Sub-Bagian Perlengkapan DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar, Kamis, 21 November 2013.
Menurut Adwi, rincian anggaran itu yakni Rp 3 juta untuk harga satu PSL dan Rp 7 juta untuk tiap keping pin emas seberat 10 gram. Karena harga emas di pasaran tidak tetap, kata Adwi, anggaran pun dilebihkan. Fasilitas itu diberikan untuk 50 calon anggota legislatif yang terpilih dan dilantik pada September 2014.
Mantan Kepala bagian Hubungan Masyarakat DPRD Makassar ini mengatakan, 50 anggota DPRD Makassar periode 2014-2019 –baik yang bakal duduk untuk kedua kalinya, maupun anggota Dewan yang baru bergabung memang harus mendapatkan PSL dan pin emas baru.
“Tiap lima tahun sekali kita rutin menganggarkannya. Baik yangincumbent, maupun wajah-wajah baru akan mendapatkan fasilitas tersebut,” ujarnya.
Ketua DPRD Makassar Farouk M. Betta membenarkan bahwa ada pengadaan seragam dan pin emas bagi anggota Dewan dan anggarannya sudah harus diajukan dalam APBD Pokok 2014.
“Mengingat masa transisi anggota DPRD lama ke periode baru akan masuk pada bulan September mendatang,” katanya.
Menurut dia, komposisi anggota DPRD Makassar tetap 50 orang. “Makanya Sekwan memang sudah harus menganggarkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Termasuk pin dan seragam resmi untuk tugas kedewanan dan rapat-rapat formal,” tutur Sekretaris DPD II Partai Golkar itu.
Koordinator Kinerja Keuangan Daerah Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Razak, mengkritik anggaran untuk seragam dan pin emas bagi anggota DPRD Makassar.
“Seharusnya untuk pengadaan fasilitas Dewan lebih baik dihapuskan saja,” ujarnya.
Menurut Anwar, akan lebih bermanfaat jika anggaran sebesar setengah miliar itu dialihkan atau dialokasikan ke hal yang lebih urgen demi kepentingan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur atau pemberian bantuan langsung kepada masyarakat.
“Atau Dewan mengubah nomenklaturnya untuk program komunikasi langsung kepada konstituen, itu baru bisa nyambungdan lebih berguna, apalagi setahu kami (anggaran untuk seragam) dianggarkan rutin tiap tahunnya,” tambahnya.
Sumber: Tempo.co
