OPINI | ini bersepakat bahwa musyawarah demi mufakat merupakan jati diri demokrasi kita. Tanpa itu demokrasi kita kehilangan roh. Kita kehilangan jati diri sebagai bangsa.
Dalam sebulan terakhir, sejak anggota DPR dilantik, kita seperti kehilangan roh demokrasi dan jati diri bangsa. Sungguh ironis lembaga perwakilan yang semestinya menghidupkan roh demokrasi dan mengukuhkan jati diri bangsa malah membuang semua itu ke tong sampah syahwat kekuasaan.
Rakyat menyaksikan pertunjukan hambar ketika salah satu kubu di parlemen menyapu bersih kursi pimpinan dewan. Celakanya, mereka melakukan itu tanpa mekanisme musyawarah karena memang bila melalui musyawarah, penguasaan posisi pimpinan DPR oleh salah satu kubu tak bakal terjadi.
Itu karena musyawarah mensyaratkan kesetaraan dan proporsionalitas. Kuantitas tidak laku dalam musyawarah. Tanpa asas kesetaraan dan proporsionalitas, musyawarah, pertemuan, ataupun lobi-lobi tiada guna.
Akibatnya amat dahsyat. Muncul DPR tandingan. Walhasil, DPR selama lebih dari sebulan terakhir nyaris abai mengurus rakyat yang katanya mereka wakili, kecuali mengurus silang sengketa di antara mereka sendiri.
Di sisi lain, pemerintah sudah tancap gas mengurus rakyat antara lain dengan blusukan, penghematan anggaran, ancang-ancang menaikkan harga bahan bakar minyak, dan penerbitan rupa-rupa kartu sosial. Bila saja tak segera menuntaskan kesengkarutan di dalam dirinya, DPR akan ketinggalan kereta, tak mampu mengejar dan mengimbangi pemerintah.
Jika itu terjadi, mekanisme checks and balances yang merupakan prasyarat demokrasi tidak beroperasi. Rencana pembahasan APBN 2015 pada November ini boleh jadi molor. Padahal, kita tahu APBN merupakan energi yang menggerakkan pembangunan. Jangan menyalahkan bila pemerintah memakai APBN tahun anggaran sebelumnya.
Bagusnya DPR masih punya sejumput kesadaran berdemokrasi melalui musyawarah berdasarkan prinsip kesetaraan dan proporsionalitas. Masih ada remah-remah jiwa kenegarawanan dalam diri mereka.
Dalam pertemuan Sabtu (8/11), Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat bersepakat membagi kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Kesepakatan itu tercapai setelah kedua koalisi menggelar pertemuan hingga 20 kali. Kita berharap kesepakatan itu betul-betul menyelesaikan kekisruhan di DPR.
Di masa depan, wakil rakyat semestinya menjadikan ini sebagai pelajaran berharga. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Toh, ujung-ujungnya para wakil rakyat itu berpaling ke musyawarah juga untuk menyelesaikan perseteruan di antara mereka.
Perseteruan hebat tidak akan terjadi andai sejak awal mereka menempuh cara-cara musyawarah.
Pelajaran penting lainnya ialah keserakahan akan kekuasaan hanya menghasilkan konflik. Konflik kemudian menyebabkan terbengkalainya urusan negara dan terabaikannya rakyat.
Oleh karena itu, kita menginginkan di masa depan lembaga-lembaga negara sungguh-sungguh memperhitungkan dampak setiap langkah, tindakan, dan kebijakan mereka bagi rakyat.
Hindari langkah yang hanya menghasilkan konflik tak produktif dan berkepanjangan.
Kita tahu negara ini tertinggal amat jauh bila dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan dengan negara tetangga. Konflik hebat di dalam dan di antara lembaga-lembaga negara pemangku kebijakan hanya akan menghambat ikhtiar kita mencapai kemajuan seperti negara-negara lain.
(CHS )
Sumber: Media Indonesia
