Masamba, Lagaligopos.com – Setelah sekian lama menghindar dari para demonstran honorer Kategori Dua (K2), Bupati Lutra Arifin Junaidi akhirnya angkat bicara terkait protes yang berlangsung beberapa hari terakhir. Ia meminta semua pihak menghentikan kisruh tersebut karena menurutnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) akan mengangkat semua Honorer K2 secara bertahap.
Hal ini disinggung Arifin Junaidi saat membuka acara Musrembang Kabupaten di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, Kamis (06/03/14).
Bupati yang akrap disapa Arjuna ini meminta kepada para honorer K2 untuk bersabar karena nantinya mereka semua akan diangkat secara bertahap.
Pembicaraan Arjuna ini merujuk pada hasil rapat koordinasi Menpan dengan Kepala Daerah se-Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut para kepala daerah mengusulkan kepada Menpan agar semua K2 yang belum lulus diangkat secara bertahap.
Namun saat Lagaligopos menkonfirmasi hal ini langsung kepada Kemenpan, ternyata itu hanya berupa usulan saja. “hal itu memang menjadi salah satu poin yang di usulkan oleh beberapa kepala daerah se-indonesia, namun hal itu hanya sekedar usulan yang belum dapat kita pastikan, karena kita harus meminta persetujuan Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu),” ungkap Iren Grace, Humas Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan-RB), Rabu, (05/01/14). (Baca juga: Berita Pengangkatan K2 Secara Bertahap Hanya Usulan)
Bahkan Iren menekankan agar semua daerah senantiasa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 mengenai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori Dua Menjadi CPNS. (Baca juga: Menpan Perintahkan Kepala Daerah Verifikasi Data K2)
“Bahwa jumlah tenaga honorer apakah sudah proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah benar Jumlah tenaga honorer di sejumlah daaerah itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, jadi kita menekankan betul kepada semua kepala daerah untuk melakukan verifikasi data secara faktual, jangan sampai syarat yang telah diajukan kepada kami itu fiktif seperti yang banyak di keluhkan di sejumlah daerah,” imbuhnya.
Reporter: RPB
Editor: FZ
