BELOPA, LAGALIGOPOS.COM – Anggota Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Abdul Rahman Nur meminta Pemerintah Kabupaten Luwu tidak menutup mata terhadap kondisi hutan yang sangat kritis di wilayah dataran tinggi Kabupaten Luwu.
Pernyataan ini terkait banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu, Jumat (03/5/2024).
Baca Juga: Banjir Besar dan Longsor Terjang Luwu
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Luwu selama ini tidak melihat kerusakan hutan sebagai sebagai sumber ancaman yang sangat berbahaya.
“Pemerintah perlu melakukan tata kelola hutan dan lahan secara berkelanjutan diwilayah dataran tinggi Kabupaten Luwu, tentu dengan melibatkan pihak masyarakat, dunia usaha, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan KLHK,” ujarnya.
Baca Juga: Aktivitas Pertambangan Perparah Banjir di Luwu
Pada sisi kapasitas pemerintah, Abdul Rahman Nur juga memberi nilai minus.
Aktivis Lingkungan dan akademisi Universitas Andi Djemma itu menilai Pemerintah Kabupaten Luwu tidak memiliki perencanaan aksi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Baca Juga: Longsor di Latimojong, 5 Korban Jiwa
“Mestinya dari dulu sudah dibangun desa yang memiliki kapasitas tanggap bencana, sehingga ada upaya mitigasi untuk mengurangi resiko bencana, mengurangi korban jiwa,” imbuhnya.
Apa lagi, lanjutnya, kita sudah sama-sama tahu bahwa wilayah kita yang berada disepajang bantaran sungai semuanya daerah rawan bencana.(As)
