Belopa, Lagaligopos.com – Kinerja empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemkab Luwu tergolong buruk jika dibandingkan dengan SKPD lainnya dalam hal pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Sampai semester kedua ini, pencapaian PAD empat SPKD tersebut masih dibawah 10 persen dari target.
Empat SKPD itu masing-masing dinas bina marga, dinas PSDA, dinas pehubungan serta dinas kebersihan. Dinas PSDA bahkan belum merealisasikan satu persen pun dari targetnya sebesar Rp200 juta. Dinas bina marga, realisasi PAD per tanggal 12 Agustus kemarin, baru mencapai 5,8 persen dari target Rp1 miliar. Adapun dinas kebersihan baru sampai 6,2 %, dan dinas perhubungan mencapai 8,9 % dari target Rp665 juta.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Luwu, Arsyad Aras membenarkan data tersebut. Menurutnya, dari 17 dinas pengelolaa PAD di Kabupaten Luwu, empat SKPD itu yang paling di bawah realisasi PADnya sejak semester awal.
Meski demikian, realisasi PAD secara umum sudah mencapai persentase 50,75 % dari target Rp25,1 miliar. Persentase itu jauh lebih baik ketimbang semester awal tahun sebelumnya.
“Tahun lalu kita hanya mampu mencapai 95,9 % dari target Rp19,8 miliar. Dan jika melihat realisasi semester awal ini, kami optimis bisa mencapai dan bahkan melampaui target. Apalagi realisasi di internal kami (DPKAD) sudah mencapai 50,75 % dari target Rp12,7 miliar,” jelasnya.
Menurut Arsyad, masih ada kesempatan bagi empat SKPD itu untuk mencapai target PADnya. Mereka pun diingatkan bahwa PAD merupakan bagian penting dalam membiayai program-program pemerintah.
Dari informasi yang dihimpun menunjukkan, minimnya realisasi PAD di sejumlah SKPD disebabkan adanya indikasi kebocoran. Salah satunya di Dinas Bina Marga.
“Sangat tidak logis apabila PAD bina marga sangat minim. Sebab, untuk sewa kendaraan roda empat dalam mengangkut kendaraan berat saja sewanya sudah Rp5 jutaan sekali jalan. Belum lagi kendaraan mobil truk yang disewa masyarakat dan rekanan,” ungkap Andi, salah seorang pengusaha konstruksi jalan di Belopa, kemarin.
Untuk itu, dia berharap agar Bupati Luwu, Andi Mudzakkar memperketat pengawasan terhadap jajarannya, khususnya pada instansi yang diduga bocor PADnya. “Sangat sayangkan apabila masyarakat membayar pajak dan retribusi tapi tidak sampai ke kas daerah. Sistem ini yang harus diperbaiki,” harapnya.
Sumber: Fajar
