METRO

Ini Hasil Hearing Krisis RSUD Andi Djemma

Masamba, Lagaligopos.com –  Setelah mengalami penundaan pada Senin (10/02/14) kemarin, rapat dengar pendapat  mengenai  krisis di tubuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma  Masamba akhirnya di gelar kemarin selasa (11/02/14) diruang Aspirasi DPRD Kab. Luwu Utara.

Pada rapat dengar pendapat itu, terlihat Dirut RSUD Andi Djemma Masamba, drg. Marhani Katma,  Kepala Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba  Asni Mangina, Ketua komite medik dr. Nasrul SpTHT, M.Kes,  Kepala tata usaha RSUD Andi Djemma Masamba Irsan Tawari, SE, Kepala BAPPEDA Ir. Bambang Irawan bersama TPAD Luwu Utara, perwakilan PT. ASKES, Direktur  LSM Pemerhati Masyarakat Luwu Utara (Pemalu) Ramadahan, Masayarakat  serta Perwakilan Mahasiswa yang sebelumnya menyoroti mutu pelayanan dan indikasi permainan kotor di rumah sakit pemerintah itu. 

Sedang dari pihak DPRD Luwu Utara nampak Ketua  DPRD Drs. Basir, Wakil Ketua II Andi Sukma, Anggota DPRD Luwu Utara, Filosofis Rusli, Endang Sri Hartati, Mahfud Yunus, dan Anggota komisi 1 Ibrahim.

Dari rapat dengar pendapat itu terungkap beberapa fakta menarik yang menggambarkan carut marut mutu pelayanan yang di hadapi pasien selama ini. Selain itu, tercermin tidak harmonisnya hubungan antara manajemen RSUD Andi Djemma Masamba dengan tenaga medis rumah sakit itu.

“Berlarut-larutnya  masalah pasokan obat  serta seringnya  RSUD Andi Djemma mengalami kekosongan obat-obatan dan  bahan habis pakai (BHP) kesehatan tidak lain karena penggunaaan alokasi anggaran oleh pihak manajemen Rumah Sakit untuk pengadaan obat-obatan dan BHP dilakukan secara umum,  yang seharusnya di pisahkan antara pengadaan obat-obatan dan BHP untuk pasien Askes, Jamkesda, serta Jamkesmas  sesuai DPA RSUD Andi Djemma Masamba”.  Ungkap  Ketua komite medik dr. Nasrul SpTHT, M.Kes.

Kejanggalan juga tercermin dari apa yang di ungkapan oleh Kepala Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba  Asni Mangina.

“Pembelian obat oleh pasien pengguna Jaminan  Askes, Jamkesda, serta Jamkesmas yang  dilakukan di luar Apotek Rumah Sakit di saat kami menghadapi kekosongan obat tidak menjadi klaim pihak rumah sakit, jadi memang tidak ada pengembalian uang terhadap pasien pengguna jaminan kesehatan gratis yang telah melakukan pembelian obat di luar Apotek Rumah Sakit,” tutur Pemilik Apotek Alif Farma ini.

Sedang menurut  pihak PT. ASKES dan PERDA tentang program kesehatan gratis membebani biaya obat kepada pasien pengguna Askes yang melakukan pembelian obat di luar apotek Rumah Sakit merupakan hal yang tidak di benarkan.

“Hal itu tidak sesuai dengan poin-poin MOU antara PT ASKES dengan Pemerintah Daerah, seharusnya obat yang di beli diluar menjadi klaim pihak rumah sakit,” Seru salah seorang  perwakilan PT. ASKES. 

“Begitupun dengan PERDA yang mengatur tentang penyelenggaraan program kesehatan gratis pengguna Jamkesda dan Jamkesmas tidak membenarkan hal itu,” Sambung Ramadhan.

Keluhan juga di luapkan oleh beberapa tenaga medis yang sempat hadir.

“Bagaimana Kualitas pelayanan Rumah sakit mau  baik, pihak manajemen rumah sakit  selama ini tidak memenuhi kewajiban terhadap beberapa tenaga medis dirumah sakit, kami selama ini tidak menerima jasa malam dan dana kesejahraan para medis yang menjadi hak kami,” keluh Basir, salah seorang perawat di RSUD Andi Djemma Masamba.

Direktur RSUD Andi Djemma, drg. Marhani Katma pada kesempatan itu kembali membenarkan krisis obat dan BHP oleh Rumah Sakit.

”Penolakan pasokan obat dari perusahaan farmasi dikarenakan belum terbayarnya utang obat jamkesmas sebesar Rp 4,5 miliar. Utang itu diakibatkan tunggakan dana jamkesmas  selama enam bulan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Utang di perusahaan farmasi Rp 4,5 miliar. Inilah yang membuat pasokan obat dari perusahaan farmasi tidak ada. Makanya obat di apotek kerap kosong,” papar istri Sekretaris Bawasda Lutra ini.

Namun sebelumnya, Komite medik telah melayangkan surat yang di tanda tangani 14 Dokter kepada Dirut RSUD Andi Djemma dan di tembuskan kepada Bupati serta pimpinan DPRD Luwu Utara tertanggal 26 november 2013.

Surat itu berisi pemberitahuan tentang 90 persen obat dan bahan habis pakai tidak tersedia yang dapat melumpuhkan pelayanan Rumah Sakit. Surat tersebut di ikuti oleh surat Dirut RSUD Andi Djemma yang ditujukan kepada PT/CV rekanan obat dan BHP tertanggal 10 desember 2013 tentang penghentian pasokan obat dan BHP dengan alasan tunggakan rumah sakit dan faktur anggaran 2013 dapat menyebrang ke tahun anggaran 2014.

Untuk di ketahui, sesuai DPA RSUD Andi Djemma Masamba tahun anggaran 2013, anggaran pengadaan obat dan bahan habis pakai (BHP) kesehatan  untuk ketersedian obat rumat sakit sebesar Rp 4.621.564.600 dengan rincian anggaran, belanja obat Rp 2.210.304.600, belanja BHP Rp 1.400.000.000, dan belanja bahan kimia Rp 1.000.000.000. Anggaran untuk program Askes sebesar Rp. 3.307.600.000 target kuota pasien 9.900 rawat jalan, 2500 rawat inap, jumlah total 12.400 pasien, dengan rincian anggaran untuk jasa medik Rp 1.980.000.000, belanja obat dan BHP Rp. 1.230.000.000. Anggaran untuk Jamkesmas Rp 3.551.400.000 target kuota pasien 4.500 rawat jalan, 2.000 rawat inap, jumlah total 6.500 pasien, dengan rincian anggaran jasa medik 1.559.800.000, belanja obat dan BHP 1.985.200.000, Utuk jamkesda Rp 7.300.000.000,  dengan target kuota pasien 10.800 rawat jalan dan 4.000 rawat inap dengan jumlah total 14.800 pasien.

DPRD  Luwu utara sendiri memastikan akan segera menyampaikan hasil rapat dengar pendapat dan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Luwu Utara Arifin Junaedi terkait krisis di rumah sakit pemerintah itu.

“kita akan menindak lanjuti hasil rapat dengar pendapat hari ini dengan melayangkan rekomendasi kepada Bupati tentunya dengan berbagai pertimbangan dan kesimulan yang kita dapat hari ini” Seru Andi Sukma.

Sementara itu Wakil ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) PP-PEMILAR, Abd. Rajab disela-sela rapat dengar pendapat mengungkapkan bahwa selama ini mutu pelayanan rumah sakit pemerintah itu memang buruk.

“Hari ini kita dengan jelas menyaksikan beberapa fakta menarik yang mencerminkankan lemahnya dan buruknya manajamen RSUD Andi Djemma Masamba. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita semua dan pemerintah daerah untuk segera melakukan penyegaran terhadap tubuh birokrasi RSUD Andi Djemma, manajemen harus segera diperbaiki, karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak,” tegasnya. (RPB).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top