Masamba, Lagaligopos.com – Imbas dari perang antar kampung yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Luwu Utara menghambat pembangunan didaerah itu. Baru-baru ini pemerintah setempat menghentikan pembangunan di Desa Munte dan Desa Karondang Kecamatan Tana Lili. Pemerintah berjanji baru akan melanjutkan pembangunan jika perang antar kampung diakhiri selamanya.
Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menegaskan, “semua proyek akan dihentikan, baik proyek yang dibiayai APBN, APBD Sulsel, maupun APBD Lutra. Penghentian pelaksanaan proyek dan bantuan di dua daerah ini tanpa ada batas waktu. Proyek terpaksa ditunda sebagai hukuman kepada warga di dua desa itu,” ucap Indah.
Adapun proyek yang akah dibentikan itu adalah pembangunan dermaga dan Smelter di Desa Munte, Kecamatan Tana Lili.
Akibat konflik yang tida kunjung reda itu, pemerintah pun tampak mulai jengkel karena sejauh ini setiap solusi perdemaian selalu gagal.
“Selama belum berdamai, pemerintah tidak akan memberikan dana pembangunan di desa itu. Anak sekolah saja terlibat perkelahian dan harus diberhentikan dari sekolahnya. Siswa itu tugasnya belajar bukan pergi tawuran,” katanya.
Aparat keamanan pun seakan kehilangan metode meredam konflik-konflik yang terjadi, karena aparat keamanan kerap menemukan terjadinya perang hebat antar kampung hanya karena masalah sepele.
“konflik berkepanjangan di dua desa ini dipicu masalah sepele segelintir warga. Tidak lama setelah itu, ada warga terkena busur. Ini yang membuat ketegangan warga di dua desa ini semakin memuncak. Pelaku utama dan pelaku lainnya sudah ditangkap. Tapi, warga belum terima,” kata Kapolsek Bone-bone, Kompol Hamuddin.
Sementara itu ditempat terpisah, Direktur Lagaligo Reseacrh Institute, Ibrahim Umar menilai upaya pemerintah selama ini dalam meredam konflik belum sistematis dan sungguh-sungguh.
“Konflik dibeberapa titik di Lutra tidak akan bisa selesai hanya dengan memberlakukan perda miras dan potong kerbau. Harus dilakukan upaya peredaman konflik secara menyeluruh,” ucapnya, Jumat (14/02/2014).
Mantan Ketua PP PEMILAR ini menilai selama ini belum ada penelitian mendalam yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah untuk masalah ini.
“Kebijakan penanggulangan konflik mestinya berbasis pada hasil penelitian, Nah ini yang tidak ada. Selama ini pemerintah hanya menduga-duga dan solusi konflik pun tidak tepat sasaran,” ungkpnya. (RPB)
