POLITIK

Luwu Tengah Selangkah Lagi, Semua Pihak Diingatkan Jangan Lengah

Palopo, Lagaligopos.com –  Amanat Presiden (AMPRES) mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah resmi dikeluarkan oleh Presiden. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komite Percepatan Luwu Tengah, Listan. Namun, Mantan Pengurus PB IPMIL Raya itu menekankan perlunya pengawalan ekstra agar Luwu Tengah tidak gugur lagi karena hal-hal yang tidak dinginkan. (Baca juga: Wakil Ketua DPR RI, Gubernur Sulsel Yang Tidak Sepakat Jika Luwu Tengah Dimekarkan)

“Di Ampres itu dijelaskan diminta kepada Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, Menkumham segera melakukan evaluasi teknis lapangan secara akurat terkait data-data perkembangan DOB. Jadi minggu depan, tim dari 4 kementerian itu akan turun, salah satunya ke Luwu Tengah selama 3 hari. Di daerah mereka akan berkoordinasi dengan Bupati, Gubernur, kemudian membuat kesimpulan, setelah itu baru kemudian rapat kerja dengan DPR,” ucap Listan kepada Lagaligopos, Kamis (06/02/14).

Listan melanjutkan, “Nah di raker itu, diputuskan daerah-daerah mana yang diputuskan undang-undangnya. Sebenarnya kalau pemerintah sudah mengatakan layak, maka DPR sisa mengetuk atau mengesahkan Undang-undangnya. Teman-teman DPR hanya sekadar mengevaluasi saja hasil dari Raker itu, apa yang dipertanggungjawabkan pemerintah, itulah yang akan diputuskan DPR”.

Namun Listan juga menekankan bahwa semua pihak jangan lengah, “Kita tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengambil-pengambil keputusan serta pihak-pihak yang berkompeten secara politik dan tekhnis. Kita juga intens berkoordinasi dengan DPR RI karena mereka punya leading sector sekarang. Saya juga sampaikan di DPR kemarin, kami tidak mau Luwu Tengah gagal lagi karena alasan-alasan teknis karena itu semua sudah dipenuhi”.

“Kalaupun ada anggota DPR yang mengatakan hal tehnis itu adalah uang, maka hari ini saya katakan, saya siap melapor ke KPK jika ada Anggota DPR yang meminta uang terkait Luwu Tengah. Itu untuk penguatan, karena jangan sampai kita dikibulin, kalau sesuai dengan Undang-undang kita lanjut dengan Istiqomah, kalau ada permainan uang, kita lanjut ke KPK,” tandasnya.

Listan menambahkan, “Kita juga tetap melakukan pengawalan tehadap data-data administrasi kita karena di jakarta ini kadang data sudah komplit, tapi bisa hilang ditengah jalan”. (Baca juga: Marzuki Alie, Berkas Luwu Tengah Memang Hilang)

 

Reporter: ABR

Editor: FZ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To Top