BREAKING NEWS
You are here: Home » LINGKUNGAN » NGO Warning Pemda Luwu Tentang Bencana Ekologi dan Konflik Agraria
NGO Warning Pemda Luwu Tentang Bencana Ekologi dan Konflik Agraria

NGO Warning Pemda Luwu Tentang Bencana Ekologi dan Konflik Agraria

BELOPA, LAGALIGOPOS.COM – Maraknya pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Luwu membuat NGO memberi warning kepada pemerintah daerah akan efek negatif yang bisa ditimbulkan kedepannya. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya bencana ekologi dari hulu sungai hingga merusak ekosistem pesisir. Selain itu kondisi lahan yang gundul yang dengan pengklaiman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa menyebabkan konflik agraria.

Direktur Wallacea Basri Andang menjelaskan, kerusakan hutan yang berada di hulu akibat pengrusakan hutan akan berdampak pada DAS dan daerah pesisir, demikian pula dengan keberadaan tambang apakah itu tambang galian C di sungai-sungai maupun perusahaan tambang seperti Masmindo.

“Maraknya pembalakan hutan itu bukan hanya berdampak pada wilayah sekitar hutan tapi juga akan merembet hingga ke daerah pesisir, saya kira kita harus mewaspadai hal ini kedepannya,” ucap Basri kepada Lagaligopos, Selasa (13/1/2015).

Efek kerugian yang disebabkan bencana ekologi ini menurut basri sangat besar, diantaranya kerugian bagi petani-petani di persawahan, petani rumput laut, bahkan juga nelayan yang berada di pesisir. Basri menambahkan harus ada ketaatan terhadap aturan menjadi penting untuk pelestarian lingkungan.

“Kerugiannya bisa sangat besar karna dampaknya dari hulu dan hilir, bencana alam itu pasti namun bencana ekologi seperti kerusakan-kerusakan yang beluim nampak tapi bisa dirasakan beberapa tahun akan datang, melihat kasus-kasus di Luwu, intinya adalah ketaatan pemerintah dan masyarakat terhadap aturan,” tandas Basri.

Sementara itu, Ikbal Daud dari Lembaga Lestri Alam (L2A) juga memberi warning kepada Pemda Luwu terkait konflik sosial lahan atau konflik agraria. Menurut Ikbal keberadaan lahan-lahan yang di klaim oleh pihak-pihak tertentu bisa dapat melahirkan konflik sosial. Ikbal menambahkan kepemilikan lahan selama ini juga dilakukan oleh orang-orang pendatang dari luar Kabupaten Luwu dan lebih di perparah karena hal ini menjadi pemakluman.

“Contoh real yang bisa kita lihat, kasus di Mappetajang ada beberapa yang melakukan pengklaiman seperti yang mengaku masyarakat adat, pemerintah yang mengatakan hutan lindung, termasuk orang-orang yang berkepentinga, itu saja sudah ada gesekan kepentingan bagaimana jika lahan itu sudah menghasilkan,” kata Iqbal.

Mantan aktivis HMI ini menambahkan, harus ada aturan yang di buat oleh pemerintah maupun inisiatif dari DPRD untuk penataan terhadap kepemilikan lahan, batas hutan serta tataruang.

Sementara itu Zul Arrahman Ketua Komisi II menjelaskan pelestarian lingkungan dan pencegahan terhadap bencana alam bukan hanya tanggung jawab Dishutbun namun perlu ada pembicaraan bersama semau SKPD terkait yang bisa melahirkan aturan bersama.

“Hal ini bukan hanya tanggungjawab Dishutbun namun banyak SKPD terkait yang harus di libatkan, kami juga dari DPR kedepannya akan menyusun aturan tentang lingkungan”.

 

Reporter: AC
Editor: AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com