BREAKING NEWS
You are here: Home » METRO » Pegurusan Sertifikat BPN Lutra Tidak Jelas, Masyarakat Protes
Pegurusan Sertifikat BPN Lutra Tidak Jelas, Masyarakat Protes

Pegurusan Sertifikat BPN Lutra Tidak Jelas, Masyarakat Protes

MASAMBA, LAGALIGOPOS.COM – Tidak menerapkapkan standarisasi harga dalam pengurusan sertifikat dan tidak adanya limit waktu penyelesaian sertifikat tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. 

“Pegurusan sertifikat di BPN tidak transparansi. Biaya pengurusan atau pembuatan sertifikat berfariasi dan memakan waktu yang terlalu lama, padahal dalam aturan sudah jelas bahwa masa pengurusan ini paling lama tiga bulan,” kata Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Lutra, Karimuddin, Jumat (5/6).

Menurutnya sudah terlalu banyak keluhan masyarakat yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutra,  terkait dengan ketidakjelasan proses pengurusan sertifikat di BPN dengan biaya berfariasi dari Rp 3 Juta hingga Rp 6 Juta dengan kelas tanah yang sama.  

“Parahnya, tak adanya standarisasi harga dalam pengurusan sertifikat, ada yang membayar Rp 3 juta, Rp 5 juta, dan 6,7 juta. Seperti yang dialami, Muhammad Julaimi warga dari Desa Sumber Harum, Kecamatan Mappideceng, sudah satu tahun mengurus sertifikat bahkan sudah membayar lunas sebanyak Rp. 6,7 juta, namun sertifikat tanahnya belum jadi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak pertanahan Lutra wajib terbuka kepada masyrakat tentang proses pengurusan sertifikat tanah dan harus ada standarisasi harga tanah, serta batas waktu pengurusan sertifikat juga harus jelas, begitupun dengan masalah sertifikat prona yang banyak dikeluhkan masyarakat Lutra.

“BPN Lutra harus transparan akan pelayanan. Selain itu juga banyak masyarakat masih harus membayar biaya pengurusan Serifikat Prona dengan harga bervariasi dari Rp 500.000-1.500.000,” keluh Ketua PAN Lutra ini.  

Sementara itu, Bendahara Penerimaan BPN Lutra, Sugeng  menjelaskan bahwa, adanya keterlambatan terbitnya sertifikat tanah oleh pemohon ini dikarenakan masih ada berkas yang harus dilengkapi.

“Seperti yang dialami oleh Muhammad Julaimi dimana masih ada berkas yang harus dilengapi,” Ujar Sugeng.

Pada saat dikonfirmasi terkait masalah standaarisasi harga pengurusan sertifikat tanah, Sugeng malah berkilah dan hanya mengatakan bahwa dirinya tidak berkopeten menjawab hal tersebut.

“Kalau masalah standarisasi harga sertifikat tanah, saya tidak bisa jelaskan, takutnya salah. Nanti pimpinan saya menjelaskan itu tapi saat ini beliau dinas luar.Silahkan datang hari selasa pekan depan,” Kata Sugeng.

Reporter: Ai

Editor: Rival Pasau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com