MASAMBA, LAGALIGOPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Pemkab Lutra) dan aparat kepolisian Polres Lutra diminta untuk lebih bekerja ekstra dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menghadapi pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lutra.
Hal itu dikarenakan pelaksanaan Pilkada di Lutra rawan terjadi konflik. Apalagi dalam kurun satu tahun terakhir tercatat sejumlah wilayah di Lutra terjadi perkelahian antar kelompok pemuda dan konflik antar desa.
Diantaranya, konflik warga antar warga Desa kopi-kopi dan Desa Karang-karangan di Kecamatan Bone-bone, konflik warga Desa Karondang dengan Desa Munte di Kecamatan Tanalili, konflik warga antar Desa Mappedeceng dan Desa Baliase di Kecamatan Mappedeceng, Konflik warga Desa Rompu dan Desa Panda dan konflik kelompok pemuda Inkor di Kelurahan Kasimbong dengan Kelompok Pemuda Balebo di Desa Baloli di Kecamatan Masamba.
Selain itu, Konflik warga Desa Kariango dengan warga Desa Salulemo di Kecamatan Baebunta, konflik warga Desa Terpedo Jaya dengan warga Desa Pondan, konflik warga Desa Buangin dan warga Desa Dandang, di Kecamatan Sabbang. Serta konflik warga Desa Kalotok Kabupaten Lutra dengan warga Desa Pongko, Kabupaten Luwu.
“Untuk itu, kami telah keluarkan rekomendasi sebagai bentuk warning kepada Pemda Lutra untuk lebih bekerja ekstra menjaga Kamtibmas dan netralitas PNS dalam pelaksanaa pesta demokrasi di Lutra,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Informasi dan Kajian Daerah (Likda) Lutra, Suparmin Sabrah, Senin (20/4/15).
Menurutnya, Likda Lutra telah menggelar dialog Interaktif dengan tema Undang-undang Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi di Daerah, yang dilaksanakan di warkop Bengkel, Masamba, belum lama ini.
“Melalui dialog ini kita mengumpulkan semua informasi dan menganalisa, selanjutnya mengeluarkan rekomendasi ke Pemda Lutra. Apalagi, diperkirakan nantinya suhu politik tinggi dengan adanya rencana dua incumbent akan ikut bertarung di Pilkada,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lutra, AKP Muhlis saat dimintai tanggapannya mengungkapkan bila kerapnya terjadi konflik di Lutra dikarenakan meningkatnya tensi perpolitikan di Lutra namun pihaknya berjanji siap mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi di Lutra.
“Mengapa konflik di Lutra sering terjadi dan seakan tak kunjung usai, dari analisa kami ada dua kemungkinan. Pertama ada indikasi elit yang bermain dengan memelihara konflik ini, Kedua kemungkinan upaya pengalihan issu sekaitan kasus korupsi yang terjadi di Lutra,” ungkapnya.
Reporter: Ai Editor: Rival Pasau
