BREAKING NEWS
You are here: Home » BERITA PILIHAN » Wallacea Serahkan Dokumen Usulan Perubahan Status Kawasan Hutan
Wallacea Serahkan Dokumen Usulan Perubahan Status Kawasan Hutan

Wallacea Serahkan Dokumen Usulan Perubahan Status Kawasan Hutan

PALOPO, LAGALIGOPOS.COM – Perkumpulan Wallacea menyerahkan Dokumen Usulan Pelepasan/Perubahan Status Kawasan Hutan Konservasi Nanggala III dalam Skema Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan dokumen ini dilakukan secara resmi di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, Selasa (14/4/15).

Dikutip dari situs resmi Wallacea, dokumen tersebut merupakan usulan masyarakat untuk pelepasan kawasan konservasi Nanggala III di wilayah Komunitas To’  Jambu, Kelurahan Battang Barat seluas 235 Ha menjadi Areal Penggunaan lain ( APL ). Dokumen tersebut berisi lokasi wilayah kelola, pemukiman serta tempat pembangunan fasilitas umum.

“Melalui dokumen ini, diharapakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo dapat menjadikannya sebagai rujukan dalam melakukan Revisi RTRW Kota Palopo. Data yang kami serahkan ini adalah hasil musyawarah masyarakat, ada wilayah yang memang dianggap masyarakat tidak bisa dikelola, termasuk kebun orang luar itu tetap akan dijadikan sebagai kawasan hutan,” ujar Hamsaluddin Koordinator Divisi Pembaruan Agraria (PA) Perkumpulan Wallacea.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kodrat Rippi, menyambut baik penyerahan dokumen tersebut dan akan menindak lanjutinya. “Sebab memang kami bekerja berdasarkan usulan dan masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, “Sebelumnya memang hal ini sudah pernah kami bahas, tetapi Pemerintah Kota Palopo terkendala masalah anggaran. Tahun ini sudah bisa karena ada anggaran dari Pusat, Provinsi dan Daerah. Data ini akan kami jadikan pertimbangan,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur perkumpulan Wallacea, Basri Andang berharap dokumen itu bisa menberikan manfaat yang seluas-luasnya dalam menyokong rencana pembangunan pemerintah Kota Palopo.

“Semoga Pemkot Palopo  dapat mengakomodir usulan dari masyarakat, sehingga masayarakat To’ Jambu dan Pemkot bisa merasakan manfaat dari pembangunan partisipatif. Memang pemerintah sudah memilki luasan wilayah yang mau dilepaskan, namun dokumen ini akan membantu memandu pemerintah dalam menentukan yang mana wilayah yang patut dikeluarkan  berdasarkan  pada kepentingan masyarakat dan kepentingan konservasi,” kata Basri Andang.

 

Oleh: Hajar
Editor: Acep Crisandy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com