BELOPA, LAGALIGOPOS.COM – Isu Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Barat dalam beberapa bulan terakhir hangat di perbincangkan di media jejaring sosial. Isu ini pertamakali di ungkapkan oleh salahsatu anggota Legeslatif Kabupaten Luwu Zul Arrahman.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Luwu seperti kecamatan Latimojong, Bajo barat, Bastem dan Bastem Utara yang berada di bagian barat Kabupaten Luwu sulit mendapatkan akses pelayana publik yang adil. “Jika pemekaran menjadi solusi, maka DOB Luwu Barat akan di bahas melalui hak inisiatif anggota DPRD Luwu,” katanya, Sabtu (02/1/16).
Sejumlah anggota DPRD Luwu juga menyambut baik rencana DOB Luwu Barat, salahsatunya Baso. Politisi Grindra yang saat ini menetap di Bajo Barat ini sangat mendukung Jika DOB Luwu Barat bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta memberi dampak kesejahteraan.
“Pembentukan Daerah Otonom Luwu Barat sangat rasional karena syarat administratif dan syarat teknis sangat memungkinkan. Wilayah ini memenuhi syarat yang memadai,” katanya.
Namun sejumlah orang menanggapi rencana Daerah Otonomi Luwu Barat ini sebagai sesuatu yang terburu-buru dan hanya akan menjadi jualan politik.
Kahar salah satu pemuda dari Bajo barat dan kordinator Pendidikan dan Hukum Pusat Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (PABLIK) Luwu Raya mengatakan bahwa wacana DOB itu sangat kelihatan politis, faktanya itu menjadi perbincangan yang begitu hangat oleh anggota DPRD Luwu, namun disisi lain kita melihat bahwa keberadaan masyarakat dataran tinggi saat ini sangat tertinggal mulai dari pelayanan publik, infarstruktur, sampai pendidikan, DPRD Luwu tak pernah serius membahas itu.
“Masih banyak yang harus di benahi oleh anggota DPRD, seperti pelayanan publik dan infrastruktur yang selama ini di abaikan pemerintah, utamanya di wilayah pedalaman yang mengakibatkan sulitnya akses untuk masyarakat,” katanya.
Hal senada di ungkapkan oleh ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu (IPMAL) Alfian ketika di konfirmasi. “Saya kira DOB Luwu Barat ini hanya isu politis. Pelayanan dan pembangunan yang baik bisa diselenggarakan tanpa harus pemekaran”.
Reporter: Acep Crisandy
Editor: Rima Tumbo
