Belopa, Lagaligopos.com – Tujuan dari Pelayanan Publik adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu hal yang masuk dalam pelayanan publik ini adalah pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu secara terbuka mengakui dalam hal pelayanan publik di bidang kesehatan Kabupaten Luwu masih jauh dari harapan.
Menurut Asis ada dua hal yang menjadi penyebab persoalan ini, yaitu Sumber daya Manusia (SDM) dan Institusi. Hal ini dia ungkapkan dalam dialog diselenggarakan oleh BKPRMI dan USAID di Zidane school Belopa.
“Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan harus ada peningkatan SDM, harus kita akui SDM kita selama ini sangat jauh dari yang diharapkan namun untuk memenuhi peningkatan SDM ini maka akan kembali pada seperti apa Institusi itu dalam penyiapan anggaran,” kata Asis, Jumat (23/5/14).
Masih menurut Asis, “Selama ini begitu banyak pembenahan yang dilakukan dalam hal fisik seperti bangunan, namun hal-hal yang bersifat nonfisik kurang diperhatikan seperti peningkatan SDM dan dalam bentuk sosialisasi kesehatan di masyarakat hingga kami tetap berusaha dengan senantiasa melakukan supervisi”.
Sementara itu salah satu tokoh pemuda Ismail yang hadir dalam acara dialog tersebut menjelaskan jika persoalan anggaran tidak mesti selalu menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Ismail ada beberapa penyebab yang menghambat pelayanan kesehatan masyarakat selama ini. Pertama, Kurangnya sosialisasi regulasi. Kedua, Penempatan tenaga kesehatan. Ketiga, rendahnya kinerja tenaga kesehatan. Keempat, maraknya praktek kolusi dan nepotisme, dan Kelima, tidak adanya komitmen untuk peningkatan pelayanan.
Hal yang sama juga diungkapakan oleh salah satu peserta yang hadir, menurutnya selama ini Dinkes sama sekali tak ada inovatif. “Persoalan utama juga adalah tidak adanya inovasi pada top leader, hal ini terkait dengan perencanaan-perencanaan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan”.
Terkait anggaran, hal ini juga mendapat tanggapan dari anggota DPRD Luwu dari partai Demokrat, Arifin Wajuanna. Menurutnya, banyak perencanaan anggaran yang selama ini diajukan tidak sesuai dengan kenyataan.
“Salah satu puskesmas pernah mengajukan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dengan anggaran sebesar lebih dari 100 juta, namun ketika kami turun langsung mengecek pada bagian pengadaan ternyata hanya menggunakan anggaran sebesar 18 juta, saya kira hal ini juga harus jadi perhatian,” ucap Wajuanna.
Sementara itu Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Asis, dalam penjelasanya mengakui terdapat beberapa kelemahan di Dinkes yang selama ini juga menghambat pelayanan kesehatan. beberapa diantara kelemahan itu adalah lemahnya perencanaan, belum maksiamalnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan belum adanya PERDA terkait dengan kesehatan.
“Saya akui memang selama ini kami lemah dalam masalah perencanaan, selain itu dalam masalah sosialisasi kami juga belum maksiamal, saya juga melihat sampai hari ini di Luwu belum ada PERDA tentang kesehatan kecuali ASI Eksklusif atas kerjasama dengan USAID. Selain itu karna tak adanya alat dari daerah di beberapa tempat sehingga sejumlah bidan harus menyiapkan alat secara swadaya sehingga mau tak mau masyarakata harus memebayar,” kata Azis.
Dalam dialog tersebut peserta juga mempertanyakan fungsi badan pengawas kesehatan atau yang sering di sebut dengan Dewan Kesehatan. Peserta dialog mengatakan selama ini hanya ada namun tak pernah berfungsi. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu juga mengakui ketidak berfungsian badan pengawas itu.
“Dewan Keehatan ada namun memang selama ini tak berfungsi, selain itu kami juga telah mempersiapkan di Suli sebuah puskesmas yang masuk dalam standar akreditasi namun karna adanya proses mutasi maka kami harus rencanakan ulang hal itu,” katanya.
Reporter: AC Editor: AS
