Belopa, Lagaligopos.com – Memperingati hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh tanggal 5 Juni lalu, Karang Taruna Kabupaten Luwu menggelar diskusi Lingkungan dengan Tema: Satukan Langkah Lindungi Ekosistem Pesisir Dari Dampak Perubahan Iklim”. Bertempat di Zidane School Belopa, Jumat (13/6/14), diskusi selain sebuah peringatan hari Lingkungan Hidup sedunia juga sebagai sebuah evaluasi tentang kondisi Lingkungan di Kabupaten Luwu, utamanya daerah pesisir.
Selama ini masalah lingkungan menjadi sebuah isu internasional. Kerusakan lingkungan yang disebabkan berbagai hal telah menyebabkan dampak yang besar, seperti naiknya suhu bumi yang menyebabkan pencairan es di kutub. Juga pencairan es tersebut yang menyebabkan naiknya air laut. Terkait ekosistem pesisir dan laut 18% terdapat di Indonesia dari jumlah keseluruhan di dunia.
Hadir dalam diskusi tersebut dari pihak Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan, LSM, Anggota DPRD Luwu, sejumlah aparat desa daerah pesisir dan anggota Karang taruna Kabupaten Luwu.
Dalam diskusi tersebut beberapa LSM menyoroti Pemkab Luwu yang dinilai sangat lemah dalam persoalan hukum untuk melindungi lingkungan, salah satu LSM yang hadir menjelaskan jika selama ini Dinas yang terkait dalam penangan lingkungan lebih asyik dengan program-programnya yang bersifat proyek.
“Saya melihat selama ini pemerintah lebih asyik dengan kegiatan fisik yang bersifat program dan proyek saja tidak ada kordinasi antara sesama SKPD yang bisa melahirkan aturan bersama seperti Perda atau aturan lain yang tujuannnya untuk menjaga lingkungan, seharusnya sudah ada aturan yang lahir dan kemudian dalam pelaksanaannya hal itu bisa dikordinasikan dengan pihak seperti LSM atau lembaga lain yang bergerak di bidang lingkungan”.
Demikian juga yang disampaikan oleh salahsatu LSM yang mengatakan jika selama ini dalam menjalankan program lingkungan pemerintah hanya sebatas proyek saja.
“Selama ini pemerintah dalam menjalankan program yang mengarah ke lingkungan hanya sebatas proyek dan tak ada tindak lanjut, idealnya harus melibatkan masyarakat dalam bentuk swadaya, karna selama ini kerusakan lingkungan juga karna masyarakat dan mereka lakukan itu hanya karna persoalan ekonomi”.
Sementara itu Kadis Pertanian Kabupaten Luwu, Ir. Andi Pangerang, mengakui jika selama ini antar SKPD di Luwu senantiasa terjadi ekosektoral yang seharusnya skala prioritas terkait lingkungan.
“Selama ini kita di Luwu terjadio ekosektoral yang mana kurangnya kordinasi antara sesama SKPD dalam menangani program skala prioritas, dalam hal jika berbicara terkait lingkungan ada Dinas yang menangani, namun perlu ada SKPD lain yang melengkapi dan melaksanakan hal itu, namun hal itu belum ada. Untuk itu ini bukan hanya sekedar diskusi namun ada kesepakatan yang nantuinya bisa melahirkan aturan yang akan dibuat dalam Perda atau aturan lainnya,” kata Andi Pangerang.
Pada kesempatan itu, Zul Arrahman, selaku Ketua Karang Taruna Luwu juga mengingat bahwa dalam persoalan lingkungan tidak terlepas juga dari masyarakat yang selama ini kurang menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan dan perlunya memelihara ke arifan lokal di suatau tempat.
“Kesadaran masyarakat juga perlu sekali karna dalam hal ini kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh tindakan masyarakat, dan dalam hal ini kearifan lokal yang telah ada di dalam suatu masyarakat terbukti mampu memberi penyedaran kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan,” ucap mantan Ketua KPU Luwu ini.
Sementara itu Baso, S.H dari LSM TELAPAK Sulsel yang bertindak selaku moderator menjelaskan dalam persoalan ini harus ada data yang jelas karna hal ini yang bersifat aturan. “Akan mengarah kepada intervensi kita, karna jika data tak cukup bisa saja intervensi lewat aturan hanya akan melahir persoalan baru. Selain itu Baso juga menambahkan perlu adanya aturan yang mengikat dalam melaksanakan rencana pelestarian lingkungan.
Reporter: AC Editor: AS
