BELOPA, LAGALIGOPOS.COM – Anggota DPRD Luwu bersikeras meminta kehadiran Bupati Andi Mudzakkar pada pembahasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017. Pasalnya, serapan anggaran DAK tahap pertama baru sekitar 15% atau sekitar 3 miliar.
Anggota DPRD Luwu meminta Bupati Luwu Andi Mudzakkar memberikan klarifikasi atas hal tersebut. Namun saat rapat Cakka sapaan akrab Bupati Luwu hanya mengutus Kepala Bappeda Luwu, Muhammad Rudi, ke DPRD Luwu
“Bupati harus dihadirkan untuk beri klarifikasi. Kenapa hanya Kepala Bappeda dan Litbang yang hadir,” keluh Legislator PBB, Sammang, dalam rapat Banggar di DPRD Luwu, Selasa, (11/7/2017)
Hal senada juga disampaikan Legislator Gerindra, Baso. Ia menghimbau agar bupati mengambil tidakan tegas kepada kepala SKPD yang tidak mampu bekerja optimal. “Banyak kepala dinas yang tidak bisa menjalankan program,” kata Baso.
Sementara itu, Ketua DPRD Luwu, Andi Muharrir, mengatakan, DPRD secara kelembagaan akan merekomendasikan ke bupati mencopot pimpinan SKPD yang tidak bisa bekerja. “Jadi bukan hanya pemerintah yang dirugikan, tetapi seluruh masyarakat Luwu,” ujarnya.
Lemahnya penyerapan anggaran ini akan membuat pembangunan di Luwu tersendat, karena menurut peraturan pemerintah pusat melalui PMK serapan DAK harus sampai dikisaran 75% hingga tanggal 21 Juli mendatang.
Melihat sempitnya waktu, kemungkinan penyerapan anggaran sebesar 75% sebelum batas waktu diatas sulit untuk terealisasi. Dampaknya, pencairan DAK tahap kedua tidak akan terjadi, juga untuk tahun selanjutnya pemerintah Kabupaten Luwu tidak akan mendapat DAK dari pusat.
