MASAMBA, LAGALIGOPOS – Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani kembali didemo terkait kasus korupsi Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 24 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2011.
Ratusan pengujuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Luwu Utara Bersatu (GMLUB) menuntut agar penyelesaian kasus korupsi DID ditangani secara serius, transparan dan tidak tebang pilih.
“Kami mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel agar tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi DID,” ujar Ichsan Jamal saat unjuk rasa berlangsung di Monumen Masamba Affair, Senin (15/8/2016).
Pengujuk rasa juga meminta Dit Reskrimsus Polda Sulsel menangani kasus tersebut secara transparan. “Polda Sulsel harus transparan menangani kasus korupsi DID. Pemanggilan Bupati Indah oleh Dit Reskrimsus pada tanggal 12 Mei 2016 yang lalu sampai saat ini masih misterus dan terkesan ditutup-tutupi,” beber Ichsan.
Sebelumnya, ujuk rasa serupa terjadi juga di Makassar. Sejumlah mahasiswa asal Luwu Utara menggelar aksi di Kejati Sulsel. Mahasiswa melihat adanya keganjilan dalam penanganan kasus tersebut.
“Ada Apa dengan DID? Aneh, kasus ini terjadi sejak 2011, sampai saat ini masih berputar-putar di Polda Sulsel. Kami menilai ada keganjilan dalam proses penyidikannya karena hanya masalah administrasi saja yang dikembangkan, sementara kerugian negara sebesar 3,7 miliar akibat ulah kontraktor belum disentuh,” ujar Adam di halaman gedung Kejati Sulsel.
Menurut Adam, kontraktor yang mengerjakan proyek itu telah lama menghilang. “Ini harus dicari dan ditemukan secepatnya, karena menurut data BPK kerugian negara terjadi karena markup yang dilakukan oleh kontraktor itu”.
Sementara itu menurut humas kejati Sulsel, saat ini kasus DID baru berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk, itu pun belum juga rampung.
Reporter: Ryan
Editor: Rima Tumbo
