Lagaligopos.com – Potret kondisi alam di Seko dan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rongkong khususnya di Kecamatan Sabbang dan Baebunta-Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan setelah di tinggal oleh PT. Kendari Tunggal Timber (KTT) pada tahun 1998 yang lalu, ternyata sudah hampir 15 tahun berlalu alam dibiarkan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan selama ini.
Photo saya ambil dari udara bersama pesawat milik Susi Air pada tgl 24 Juni 2013 yang lalu (Mahir Takaka Picture)
Seperti yang sudah diperjuangkan oleh berbagai pihak, terutama beberapa komunitas masyarakat adat yang ada di Seko yang sudah mulai kritis, bahwa ternyata pembangunan yang berbasis eksploitatif tidak bisa menjamin keberlangsungan kehidupan sebuah komunitas yang mau mempertahankan alam sebagai bagian dari ekosistim yang memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, terutama antara manusia dengan alamnya. Ketika alam rusak maka secara langsung kehidupan sebuah komunitas akan terganggu mulai dari aspek lingkungan, sosial, budaya dan bahkan urusan yang berkaitan dengan masalah kehidupan politik yang secara turun-temurun telah berkembang di masyarakat adat.
Apa yang sudah terjadi di Seko, dampaknya masi di rasakan oleh masyarakat yang hidup dalam kawasan DAS Rongkong, ini mestinya bisa menjadikan kesadaran yang kritis bagi semua pihak terutama Pemerintah yang selama ini menggantungkan pembangunan dengan proses yang cenderung eksploitatif melalui pengerukan sumber daya alam besar-besaran dengan alasan devisa negara. Padahal masi banyak potensi lainnya yang bisa dilakukan yang tidak kalah peluangnya untuk menjawab kebutuhan pembangunan di daerah. Bahkan mampu menjawab gab yang terlalu tinggi antara masyarakat dengan para pengusaha. Pola pembangunan yang bisa mendorong kemandirian masyarakat secara mandiri sudah saatnya menjadi agenda pembangunan yang prioritas di daerah-daerah. Bagaimana bisa memastikan bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat/lokal yang ada di kampungnya bisa di fasilitasi oleh negara kedepan.
Kalau mereka punya potensi hasil hutan, kenapa tidak di dorong sebuah pengelolaan hutan berbasis masyarakat termasuk bagaimana mengelola potensi-potensi lainnya. Masyarakat Adat/Kampung/Desa punya kekayaan seperti emas tapi pengelolaannya masi di sandarkan ke pengusaha/investor, kenapa tidak didorong sebuah pengelolaan yang berbasis masyarakat? Banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan kedepan!!!
#renungan hasil perjalanan pulang kampung tgl 18-24 Juni 2013 di Seko.
Oleh: Mahir Takaka
