BELOPA, LAGALIGOPOS.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu tahun 2015, disebut belum memihak kepentingan masyarakat miskin.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu, Ikhsan Sanusi, menyebutkan, APBD Luwu untuk tahun 2015 yang telah disahkan, Selasa, 30 Desember kemarin, senilai Rp 1,19 Triliyun, belanja langsung Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih cukup tinggi dan membebani keuangan daerah.
“APBD Luwu masih sangat jauh dari yang diharapkan, masih berpihak pada pejabat, sementara untuk masyarakat miskin atau pelayanan publik masih sangat sedikit,” kata Ikhsan Sanusi, Selasa, (30/12/14).
Dia menjelaskan, dari Rp 1,19 triliyun APBD Luwu, 540 diantaranya dialokasikan untuk biaya belanja langsung pegawai, angka ini naik signifikan dibandingkan belanja langsung tahun 2014, hanya Rp 279 miliar.
Membengkaknya belanja langsung PNS itu disebabkan masuknya 1.000 honorer kategori II, yang akan dibayarkan honornya pada tahun 2015, termasuk pembayaran kenaikan gaji PNS serta biaya pendampingan.
Arifin Andi Wajunnah, legislator Partai Demokrat Kabupaten Luwu, juga menyayangkan masih tingginya belanja langsung PNS dibanding sektor pelayanan publik, namun dia menyebutkan hal itu tidak dapat dihindari sebab semuanya berjalan sesuai regulasi yang ada.
“Yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah, adalah mengurangi belanja yang tidak penting dan mengurangi perjalanan dinas ke luar daerah, kami dilegislatif akan memaksimalkan pengawasan terhadap penggunaan anggran,” kata Arifin Andi Wajuannah.
Arifin menegaskan, anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat miskin masih sangat minim termasuk pembangunan infrastruktur dan seperti jalan yang sangat di butuhkan masyarakat utamanya di daerah pedalaman.
“Karena masih banyak jalan Desa di Kabupaten Luwu yang belum diaspal, kami mendesak tahun 2015 ini semuanya sudah selesai dikerjakan, jangan lagi ada yang tertunda atau menyebrang di tahun selanjutnya,” ujarnya.
Di APBD Luwu tahun 2015, anggaran yang disediakan untuk kebutuhan publik, hanya Rp 158 miliar, jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja langsung PNS, angka ini terlalu rendah, sehingga DPRD Luwu meminta Bupati Luwu melakukan evaluasi.
“Kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan evasluasi, dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Bupati Luwu, Andi Mudzakkar, mengakui, tahun 2015, APBD Luwu masih didominasi kepentingan PNS, karena tahun 2015, ada 1.000 pegawai honorer yang akan diberikan gaji, termasuk pembayaran kenaikan gaji PNS.
“Penyusunan APBD setiap tahun dilakukan, APBD Luwu kita arahkan memuat prioritas pembangunan, tentu APBD kita, disusun sesuai kebutuhan daerah, tingginya belanja langsung tahun ini, tidak dapat kita hindari,” kata Andi Mudzakkar.
Melihat masalah tersebut, Politisi Partai Gerindra Baso SH meminta agar semua sektor potensial di Kabupaten Luwu dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu DPRD Luwu mendesak kepada semua SKPD meningkatkan target pendapatan. Diantaranya Dinas Petambangan, Kehutanan, Pariwisata, dan Dishubkominfo.
Beberapa persoalan di tahun 2014 bulan Januari mendatang DPRD Luwu akan memanggil sejumlah SKPD untuk berdiskusi. Seperti retribusi di Dishubkominfo dan tower Poso energi yang diduga tidak pernag membayar pajak.
“Kami sudah tekankan pada semua SKPD unutk meningkatkan target PAD di tahun 2015, dan di bulan Januari terkait beberapa SKPD yang dianggap bermasalah akan kami panggil unutk berdiskusi seperti masalah di Dishubkominfo dan tower Poso Energi yang di duga tidak pernah membayar pajak” kata Baso, SH legislator partai Gerindra.
Reporter: AC Editor: AS
