Jakarta, Lagaligopos.com – Maraknya pemberitaan tentang rencana pengangkatan tenaga honorer kategori dua secara bertahap menjadi mesin peredam efektif kisruh Kategori dua di seluruh indonesia. Untuk memastikan hal itu Lagaligopos.com mencoba menghubungi Humas Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan-RB) Via BBM Rabu, (05/03/14). Dari jawaban yang diperoleh, ternyata hal itu hanya sebatas usulan saja.
Menurut Humas Kemenpan-RB, Iren Grace, “hal itu memang menjadi salah satu poin yang di usulkan oleh beberapa kepala daerah se-indonesia, namun hal itu hanya sekedar usulan yang belum dapat kita pastikan, karena kita harus meminta persetujuan Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu),” ungkap Iren.
Iren melanjutkan, “toh kalau usulan itu di terima kita juga harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 mengenai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori Dua Menjadi CPNS”.
Diakhir pesannya Iren menekankan agar kepala daerah melakukan verifikasi ulang semua data-data Honorer K2 untuk mengetahui mana yang fiktif dan asli.
“Bahwa jumlah tenaga honorer apakah sudah proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah benar Jumlah tenaga honorer di sejumlah daaerah itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, jadi kita menekankan betul kepada semua kepala daerah untuk melakukan verifikasi data secara faktual, jangan sampai syarat yang telah diajukan kepada kami itu fiktif seperti yang banyak di keluhkan di sejumlah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu di Kabupaten Luwu, sebuah daerah dengan jumlah tenaga honorernya terbesar kedua di Indonesia, Sang Bupati justru menyuruh para Honorer K2 untuk mengadukan masalah mereka langsung ke Menpan. (Baca juga, Cakka: Masalah K2 Tergantung Menpan, Bukan Daerah)
Reporter: RPB
Editor: MA
