SOROWAKO, LAGALIGOPOS.COM – Pasca ditemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Rabu kemarin untuk membicarakan persoalan masyarakat adat Karunsi’e Dongi vs PT.Vale dan pemerintah kabupaten Luwu Timur, Jumat ini (22 Mei 2015) Bupati Luwu Timur mengundang masyarakat adat Karunsi’e Dongi untuk berdiskusi sekaitan dengan permasalahan tersebut.
Dalam dialog dengan masyarakat adat Dongi, Manager Nasution mendengar keluhan dari masyarakat, utamanya mengenai perlakuan PT.VALE, perusahaan tambang nikel yang mencaplok hampir semua wilayah adat mereka.
“Sebenarnya pagi tadi, kami telah berdiskusi dengan teman-teman AMAN (Tana Luwu) di Palopo mengenai hal ini, tapi kami perlu mendatangi semua pihak, salah satunya masyarakat disini,” ujar pria asal Batak ini.
Ia juga menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, masalah yang menimpa masyarakat Dongi telah dilaporkan AMAN kepihaknya. “Laporan yang masuk ke kami pertahun itu puluhan ribu. Kalau kami baru datang disini bukan berarti masalah ini bukan prioritas, tapi karena banyaknya laporan itu.”
Sedangkan mengenai keluhan dan laporan masyarakat (Karunsi’e), sambung Nasution, akan ditampung dan dicatat, kemudian diteruskan ke pihak terkait, misalnya pemerintah daerah, kepolisian serta perusahaan.
“Seandainya kami adalah eskekutor, tentu keinginan masyarakat ini kami langsung eksekusi malam ini, tapi tugas kami hanya memantau dan mengawasi, istilahnya mencubit, apakah hak asasi setiap warga negara sudah terpenuhi,” tandas Nasution.
Setelah dialog tersebut, Kamis pagi (21 mei 2015) Manager Nasution memantau situs-situs masyarakat adat Karunsi’e Dongi, kemudian menemui pihak perusahaan PT.VALE, dan dilanjutkan pertemuan dengan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur, Kepolisian, serta pihak terkaitnya lainnya.
Setelah kunjungan Komnas HAM itu, dalam waktu dekat perwakilan masyarakat itu diundang pula untuk bertemu dengan petinggi PT.Vale di Jakarta.
Salah satu warga Karunsi’e Dongi yang sempat ditemui Infokom AMAN Tana Luwu berujar, warga Dongi tetap bersikukuh menuntut hak-hak atas tanah ulayat mereka.
Kepada pemerintah kabupaten luwu timur, kata dia, dituntut membuat kebijakan tentang pengakuan dan perlindungan seluruh masyarakat adat yang ada di wilayah luwu timur.
Reporter: Zulfiqar Rapang
Editor: Rival Pasau
