BREAKING NEWS
You are here: Home » OPINI » Dilema Presiden Rakyat
Dilema Presiden Rakyat

Dilema Presiden Rakyat

OPINI | Dalam hal gaya, berenanglah mengikuti arus; dalam hal prinsip, berdirilah seperti batu karang. Thomas Jefferson, presiden ketiga dan bapak bangsa Amerika Serikat.

Murid di sekolah dasar kini bisa mengkritik presiden, tentu karena mereka mendengar ocehan orangtua. Rakyat berharap banyak, tetapi nyatanya ekonomi semakin susah. Kekecewaan rakyat karena kurangnya kesadaran bahwa demokrasi dalam pentas politik di satu sisi menghibur, di sisi lain mengecewakan. Bagi sebagian rakyat, bulan madu dengan presiden sudah berakhir.

Presiden rakyat sebenarnya buah kemenangan demokrasi, tetapi bukan jaminan efektivitas pemerintahan. Usai pertarungan habis-habisan semasa pemilihan presiden, pertarungan politik belum usai. Pertarungan politik babak baru dimulai dan tidak kalah beratnya. Presiden yang mendapat energinya dari kerja tidak bisa langsung bekerja. Ia disibukkan dengan negosiasi-negosiasi politik yang mengganggu konsentrasi kerjanya.

Alih-alih mencuri start, presiden malah kehilangan start. Akibatnya, pelemahan ekonomi Indonesia tidak diantisipasi dengan baik. Telunjuk jari politisi pun langsung diarahkan kepada pemerintah dan tim ekonominya. Lempar batu sembunyi tangan. Sebagian pembantu presiden pun berkepribadian politik ganda.

Partai atau rakyat?

Harapan rakyat untuk presiden sebenarnya sederhana: memihak kepentingan rakyat. Untuk itu, presiden harus bekerja keras, tampil apa adanya dengan bahasa terang. Ia berani memikul tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi. Ia tidak cari aman dengan berlindung di balik keruwetan birokrasi ataupun prosedur politik. Ia sadar bahwa kehidupan rakyat tidak bisa maju oleh politik pencitraan.

Wibawa presiden rakyat bukan dari kemegahan istana, melainkan dari kesederhanaan, kejujuran, dan kerajinannya untuk blusukan. Rakyat memilihnya bukan karena dia petugas partai, melainkan sosoknya yang cocok menjadi pelayan rakyat. Mandat tertinggi presiden memang dari rakyat. Namun, kekuatan sosok yang merakyat sekaligus juga kelemahannya. Ia tidak berakar dalam birokrasi dan partai.

Birokrasi dikuasai pejabat-pejabat karier. Kultur kerja masih belum efisien melayani rakyat. Sebagai pemimpin tertinggi birokrasi, presiden tidak bisa membiarkan sistem rekrutmen direcoki orang titipan partai dengan loyalitas gandanya. Profesionalisme birokrasi adalah syarat mutlak efektivitas penyelenggaraan negara. Presiden tidak bisa pengavelingan birokrasi di bawah kekuasaan pembantunya yang memihak kepentingan partai.

Partai-partai lama kita menua tidak hanya dalam usia, tetapi juga dalam kepemimpinan. Meski mengakumulasi kearifan, ketuaan juga identik dengan kelambanan beradaptasi dengan dinamika cepat perubahan masyarakat dan tuntutan zaman. Pengaderan partai pun tidak kuat.

Karier politisi muda yang menjanjikan terhalang kehadiran politisi senior yang masih menduduki jabatan-jabatan strategis. Kader muda yang menjabat dalam struktur kepartaian adalah mereka yang bisa menghamba kepada konservatisme ketua partai.

Karena presiden tidak berakar dalam partai, ia tidak cukup kuat menolak gerontokrasi partai ke dalam birokrasi. Ketika adagium zaman sudah melangkah dari survival for the fittest kepada survival for the fastest, kita malah merayakan survival for the oldest. Komplikasi muncul ketika pembantu presiden titipan partai tidak bisa mengatasi masalah loyalitas ganda.

Soalnya adalah suara rakyat tidak selalu identik dengan suara partai. Suara partai pendukung presiden adalah soal jatah di kabinet. Soal kekuasaan. Soal politik praktis. Suara rakyat adalah suara penderitaan. Presiden adalah pengemban amanat penderitaan rakyat. Karena itu, baik untuk partai belum tentu baik untuk rakyat.

Satu kaki di partai dan kaki lainnya di negara, fenomena pembantu presiden seperti itu memunculkan dilema bagi presiden rakyat. Ada pernyataan dan kebijakan menteri yang mendahului presiden sehingga mempersempit ruang gerak presiden untuk mengambil keputusan terbaik bagi rakyat dan masa depan negara.

Partai atau profesional?

Dilema presiden dalam penyusunan kabinet baru kini mencuat kembali dalam isu perombakan kabinet. Omongan politisi partai pendukung adalah jatah tetap atau bertambah. Wacana lain adalah memasukkan orang-orang dari koalisi partai berseberangan.

Rakyat sebenarnya tidak begitu pusing apakah pembantu presiden berasal dari partai atau dari kaum profesional. Yang penting adalah bekerja profesional sebagai pengurus negara. Itulah definisi harfiah negarawan. Yang penting adalah kinerja, sebagaimana tecermin dari nama Kabinet Kerja.

Perombakan kabinet haruslah berbasis kinerja dan loyalitas tak terbagi. Ada sebuah nasihat bijak dari Injil, ”Tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan. Sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain” (Mat 6:24, BIMK). Karena loyalitas terbagi, pembantu presiden tidak segan-segan mengorbankan kolegialitas, mengeruhkan suasana kerja, dan memancing di air keruh.

Sejak era Reformasi, gairah berpolitik yang sangat tinggi belum diimbangi dengan tapa kuasa. Republik ini digerakkan oleh hasrat berkuasa dan melanggengkan kekuasaan lebih daripada hasrat melayani rakyat. Kegaduhan politik bukan karena sengitnya pertarungan ideologis, melainkan soal kekuasaan. Praktik bernegara kita pun masih tradisional, meski pranata-pranata negara sudah modern dan demokratis.

Telaah antropologi-sosial Benedict Anderson tentang pengaruh konsepsi kekuasaan dalam tradisi Jawa, meski terkesan simplistik, menolong kita melihat akar kemelut pemerintahan kita yang tidak efektif (Miriam Budiardjo, ed, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, 44-127).

Sejatinya menyelenggarakan negara adalah bagaimana menggunakan kekuasaan dengan wajar dan efeknya adalah kesejahteraan rakyat meningkat. Namun, kita sibuk menghimpun dan mempertahankan kekuasaan. Indonesia kini tidak dapat keluar dari perangkap pertumbuhan dengan kesenjangan ekonomi yang terus melebar dan kualitas hidup sebagian besar rakyat menurun.

Berbasis konstitusi, presiden Indonesia memiliki kekuasaan besar. Kekuasaan itu diincar banyak pihak. Segala cara dipakai. termasuk ancaman untuk memperlemah dukungan bagi presiden. Dalam konteks inilah, presiden harus memberi contoh konkret seorang negarawan. Sebagai penyelenggara negara yang baik, ia harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan praktik politik dan ekonomi sebagai warisan masa lalu.

Dilema presiden rakyat harus diakhiri dengan suatu kecakapan memimpin. Komunikasi politik dengan semua partai terus dibangun, sambil tetap menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik, sebab ia adalah presiden untuk semua partai. Sesuai dengan karakteristik gotong royong bangsa dan tiadanya tradisi oposisi kuat, semua kekuatan politik perlu berperan dalam pembangunan bangsa.

Apabila kabinet dirombak, hindari proses tebang pilih. Tidak boleh ada menteri yang tak tersentuh hanya karena kaitannya dengan partai. Perombakan pun seyogianya tuntas, bukan sesuatu yang rencananya akan dilakukan lagi. Perombakan kabinet berkali-kali dalam satu periode pemerintahan akan berarti presiden tak mampu memilih pembantu yang baik. Untuk soal ini, belajarlah dari Presiden Soeharto.

Oleh: Yonky Karman, Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Sumber: Kompas Cetak edisi 25 Juli 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com