MAKASSAR, LAGALIGOPOS.COM – Hasil reses anggota komisi A DPRD Sulsel terkait konflik yang terjadi di Kecamatan Bone bone, Kabupaten Luwu Utara, mendapat perhatian khusus. Hari ini, kamis (13/11/14) pihak DPRD Sulsel mengundang gubernur, pangdam, kapolda, bupati dan wakil bupati Luwu Utara, pihak Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) serta pihak istana kedatuan luwu.
Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat lantai dua gedung DPRD Sulsel, berlangsung pukul 14.00 wita guna mendengar langsung pokok persoalan dan mencari solusi terciptanya suasana kondusif di daerah konflik.
Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Putri, menjelaskan jika konflik yang terjadi di Kecamatan Bone bone adalah konflik berkepanjangan, bahkan telah belangsung saat dirinya belum mengenyam dunia pendidikan. Dirinya berharap tercapainya kesepahaman dalam menciptakan kedamaian dari rapat dengar pendapat ini.
Sementara itu DPRD Luwu Utara Mafud Yunus, mengungkapkan jika saat ini pihak pemerintah Luwu Utara kewalahan masalah anggaran pengamanan, selain itu dirinya berharap agar adanya penambahan personil TNI/Polri, tidak hanya saat terjadinya konflik, namun juga penambahan jumlah aparat di polsek-polsek serta koramil yang ada di Luwu Utara.
“Yang perlu diketahui jika pemicu konflik selama ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya minuman keras dan maraknya beredar obat obatan daftar G yang menimbulakn efek keberanian secara membabi buta bagi remaja yang mengkonsumsi,” ucap Yunus.
Dalam rapat dengar pendapat, Anggota komisi A, Hamka Hidayat menegaskan jika campur tangan pemerintah provinsi sulawesi selatan harus segera dilakukan, hal ini guna mencegah terjadinya konflik yang lebih besar dari imbas konflik sebelumnya. Utamanya sokongan dana pengamanan serta merancang sistim rekonstruksi sosial.
“Penegasan ini tentunya berdasar pada data setelah saya melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat didaerah konflik serta mendengar masukan dari beberapa tokoh yang ditemuinya saat reses beberapa hari lalu di wilayah tana luwu,” terang Hamka.
Mantan ketua PB IPMIL ini juga menegaskan dalam rapat jika dibutuhkan tim terpadu dalam penanganan konflik. “Ketidak hadiran Arifin Djunedi selaku Bupati Luwu Utara dalam repat dengar pendapat oleh Komisi A DPRD Sulsel sangat disayangkan, walaupun telah diundang secara resmi, seharurnya bupati hadir dalam rapat karena ini membahas terkait konflik didaerahnya”.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut Gubernur Syahrul Yasin Limpo, Kapolda dan Pangdam XII Wirabuana juga tidak hadir dan hanya mengirim delegasinya.
Reporter: Fahry Kahar Editor: AS
