BREAKING NEWS
You are here: Home » BERITA PILIHAN » Hari Bumi dan Krisis Lingkungan
Hari Bumi dan Krisis Lingkungan

Hari Bumi dan Krisis Lingkungan

OPINI | Setiap 22 April masyarakat dunia merayakan Hari Bumi. Perayaan kali ini setidaknya mengingatkan kita pada tiga hal. Pertama, Indonesia saat ini berada dalam bayang-bayang ancaman bencana ekologis. Kedua, pembangunan ekonomi kerap mengabaikan kelestarian lingkungan. Ketiga, perubahan iklim telah menimbulkan dampak nyata pada kehidupan dan yang merasakan akibat paling berat ialah kelompok masyarakat miskin.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang selalu bertumpu pada SDA memberi konsekuensi krisis lingkungan hidup dan kemiskinan struktural. Industri ekstraktif yang dikembangkan demi pertumbahan ekonomi telah menuai banjir, kekeringan, tanah longsor, asap, rembesan air laut, pencemaran air dan udara, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Bencana-bencana ekologis itu sudah masuk tahap mengkhawatirkan kelangsungan hidup rakyat dan bahkan telah memakan korban ribuan orang setiap tahun.

Belum Tersentuh

Pemerintahan Jokowi-JK telah meletakkan masalah lingkungan hidup menjadi sebuah isu yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sedang berjalan. Sayangnya, krisis lingkungan dan strategi mengatasinya belum tersentuh secara baik dalam perjalanan dua tahun belakangan.

Indonesia masih tercatat menjadi negara dengan indikator kerusakan lingkungan hidup tertinggi di dunia. Sungai Citarum merupakan sungai paling tercemar di dunia. Laju kerusakan hutan kita selama 10 tahun terakhir sekitar 2 juta hektare per tahun, tertinggi di dunia. Jakarta kota tercemar ketiga di dunia, Kota Medan mengalami pemanasan yang kian signifikan beberapa bulan terakhir, dan emisi gas rumah kaca kita nomor tiga tertinggi di dunia karena kebakaran hutan dan deforestasi yang kian masif.

Lantas pertanyaan bagaimana konsep dan rencana kebijakan yang konprehensif di bidang lingkungan untuk ditawarkan kepada masyarakat? Rumusan konkret penyelamatan lingkungan seharusnya dapat menjadi way of life pemerintahan Jokowi-JK mengingat dampak pemanasan global akan bermuara pada krisis air yang kian masif di masa datang.

Bagi rakyat, pemerintahan yang prolingkungan di era Jokowi menjadi sebuah keniscayaan. Persoalan lingkungan hidup menjadi isu penting pembangunan ekonomi tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dalam lingkungan yang terdegradasi akibat industri ekstraktif yang dikembangkan, setiap negara akan sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa lingkungan yang unik di Indonesia patut dikelola dengan lebih baik.

Pada tataran global, berbagai pelanggaran etika lingkungan hidup menjadi persoalan yang sering mengemuka di tengah diskusi publik, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kita tidak pernah merasa bersalah membuang sampah di sembarang tempat. Tidak merasa berdosa menebang dan membakar hutan yang menyebabkan bencana kabut asap setiap tahun yang acap melumpuhkan perekonomian nasional.

Ketidakpedulian kita terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan telah menetaskan masalah lain yang tak kalah penting, yakni krisis air bersih. Di satu sisi, terdapat daerah yang kelebihan air tetapi distribusinya tidak dikelola secara baik. Sebaliknya, di daerah lain debit air bersih sangat sedikit sehingga akses masyarakat rendah. Krisis air ialah buah dari praktik-praktik bisnis besar yang menghancurkan lingkungan hidup.

Hutan belantara porak-poranda digilas roda pembangunan hedonis di tengah kompetisi pasar global. Tanah, air, udara, dan laut telah beralih fungsi dari sistem yang mendukung kehidupan menjadi gudang limbah.
Degradasi lingkungan bak kalender tahunan yang sulit diatasi.

Pelanggaran etika lingkungan ini membutuhkan ketegasan komitmen politik dari pemerintah untuk mencegah konflik di tengah warga. Sekadar menyebut contoh, tingkat kerusakan lingkungan hidup yang kian parah dapat menjadi mesin pendorong terjadinya konflik baru untuk memperebutkan pasokan air yang makin langka. Konflik yang terjadi di wilayah Darfur, Sudan, misalnya, konon dipicu masalah akses ke sumber air bersih.

Pemanasan global telah memicu perubahan iklim dan berdampak pada penguapan air dari permukaan bumi lebih cepat. Pertambahan populasi dunia yang signifikan dari 7,3 miliar saat ini menjadi 9 miliar pada 2050 akan mendorong meningkatnya penggunaan air. Diperkirakan, jumlah penduduk yang kekurangan air akan meningkat menjadi 3,9 miliar jiwa pada 2030. Angka itu melebihi separuh dari jumlah populasi dunia.

Indonesia tidak luput dari bencana itu. Kita bakal mengalami krisis pangan yang lebih buruk jika air selalu dianggap sebagai sumber daya alam yang tak terbatas. Dari perspektif pertanian, air adalah pilar kedaulatan pangan.
Kedaulatan pangan negeri yang dipuja subur dan makmur ini masih keropos karena kerap mengalami krisis air untuk pertanian.

Kemiskinan baru

Jika dicoba ditengok kembali ke belakang, keberhasilan pemerintahan rezim Orde Baru memutar roda pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menetaskan bentuk kemiskinan baru.
Lingkungan hidup dieksploitasi secara berlebihan. Perambahan hutan dikendalikan pemodal besar guna mengisap madu sumber daya alam.
Banjir dan kekeringan sebagai buah perubahan iklim tak bisa dilepaskan dari disorientasi ekologi akibat kerakusan sekolompok orang terhadap nilai ekonomi hutan.

Disorientasi ekologi merupakan cermin dari persoalan kita secara keleluruhan. Kita kehilangan etika dalam segala aspek kehidupan karena selalu berjubahkan habitus lama dan berikatpinggangkan keangkuhan.
Lingkungan hidup diposisikan sebagai pelengkap penderita dan ditempatkan sebagai objek yang harus dieksploitasi. Perilaku dan sikap kita yang kian rakus menggunakan SDA telah sampai pada tingkat melebihi batas kemampuan lingkungan untuk menanggungnya. Patut disadari, dampak penggundulan hutan yang sistematis bisa melahirkan monster ekologi bernama banjir bandang dan tanah longsor yang memiliki daya dekstruktif mengerikan.

Buah dari ketidakramahan terhadap lingkungan menempatkan Indonesia menjadi perusak hutan tercepat di dunia. Data FAO menunjukkan Indonesia merusak hutan sekitar 2 juta hektare setiap tahun atau seluas 300 lapangan bola setiap jam. Prestasi buruk ini akan melahirkan berbagai bencana ekologi yang siap memangsa kehidupan manusia.
Krisis lingkungan yang kini tengah mengancam kehidupan menuntut kesadaran setiap warga untuk kian peduli pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang tidak ramah lingkungan merupakan pembangunan hegemoni yang mendatangkan penderitaan bagi umat manusia

Di tengah perampasan madu sumber daya hutan yang kian masif, kita berharap kepada pemerintah untuk mengenakan jubah habitus baru. Memperlakukan bumi sebagai rumah bersama dan menghentikan perilaku buruk yang menguras sumber daya alam untuk kepentingan sesaat menjadi landasan habitus baru.

Pada peringatan Hari Bumi tahun ini, Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia diingatkan untuk memelihara lingkungan demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kepentingan dunia juga. Memelihara sumber daya hutan memiliki arti penting dalam menyelamatkan kehidupan sebagai bagian dari revolusi mental.

Oleh: Posman Sibuea ; Guru Besar Tetap di Unika Santo Thomas, Medan, Sumatra Utara; Anggota Tim Perumus Pertanyaan Debat Capres 2014 bidang Pangan, Energi, dan Lingkungan.
Sumber: Media Indonesia, 22 April 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com