MASAMBA, LAGALIGOPOS.COM – Dalam unjuk rasa di kantor Bupati Luwu Utara, Masamba, Selasa (12/12/2017). Himpunan Kerukunan Mahasiswa (HIKMAH) Luwu Utara mendesak agar kasus korupsi proyek Dana Insentif Daerah (DID) Luwu Utara dituntaskan.
“Kita menuntut agar insitusi penegak hukum, dalam hal ini KPK dan Kejati, untuk menjelaskan sejauh mana proses penyelidikan mereka mengenai kasus korupsi DID ini.” kata Ketua Hikmah Lutra, Hasbudi saat dihubungi seusai berunjuk rasa, Selasa (12/12/2017) petang.
Baca: Luthfi Surati Penegak Hukum Tuntaskan Kasus DID Lutra
Hasbudi berharap, KPK dan Kejaksaan tegas dalam menindak semua pihak yang terlibat dalam korupsi DID, yang menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, menimbulkan kerugian negara senilai Rp 3,6 miliar.
“Kalau memang Ibu Bupati terlibat, KPK dan Kejaksaan harus berani mengusut. Semua harus diproses dan dibawah ke muka persidangan. Jangan tebang pilih.” imbuh Hasbudi.
Sebagai informasi, Proyek DID ini dikabarkan melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara.
Salah satu nama yang disebut-sebut diduga terlibat yakni sang bupati, Indah Putri Indriani. Hal ini diungkapkan seorang terpidana dalam kasus ini, Agung dalam persidangan.
Baca: Terdakwah Korupsi DID Kembali Sebut Nama Indah
Agung tidak mempermasalahkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia menyesalkan sikap tak adil penyidik yang menutupi dugaan keterlibatan Indah Putri.
Padahal, tutur Agung, atasannyalah yang membuat rencana kegiatan, penyusunan harga, proses lelang hingga pengaturan siapa rekanan pemenang.
Baca: Terdakwa DID Lutra di Vonis, Akankah Berhenti Sampai Disitu?
Agung berharap penyidik tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus ini. Jika demikian, ia menuding pisau hukum tumpul ke atas.
“Jelas kan kami hanya melaksanakan apa yang sudah ada. Kalau kegiatan ini salah kok pembuatnya tidak diseret juga,” kata Agung saat itu.
