Lagaligopos.com – Banjir yang melanda Luwu Raya bulan ini, mendatangkan kecemasan yang tinggi bagi masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana. Pasalnya, dari informasi yang di rilis Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), intensitas curah hujan yang tinggi masih akan belangsung sampai bulan Agustus sampai September tahun ini.
Peringatan yang di keluarkan BMG tersebut sampai saat ini belum memantik keinginan para Bupati/Walikota di Luwu Raya untuk mengambil langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang dalam upaya pengurangan resiko ancaman bencana masa depan di daerah ini.
Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur adalah wilayah yang di belah oleh puluhan sungai besar, sungai yang setiap musim hujan datang selalu menebar ancaman kerugian harta benda, nyawa, dan kerusakan lingkungan secara permanen.
Dari Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat (LINGKAR), bekerja sama dengan OXFAM GB pada tahun 2007 menunjukkan, tingakat resiko bencana di Luwu Raya berada pada peringkat ke 3 tertinggi di Sulawesi Selatan, dengan jenis acaman bencana Bajir, Tanah Longsor, Angin Kencang, dan Gempa Bumi.
Tampaknya pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) yang sambut dengan pembentukan struktur sampai ke level Kabupaten/Kota belum membuahkan hasil apa-apa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak memiliki rumusan strategis penyelamatan dari ancaman bencana masa depan.
Cara Pemerintah Daerah Merespon Bencana Saat Ini
Kesadaran Pemerintah Daerah terhadap hal ini belum terlihat. Perhatian para Kepala Daerah hanya terlihat setelah bencana terjadi. Mereka turun bergerombol kelokasi bencana dengan di kawal oleh pengamanan dari Kepolisian dan Satpol PP, turut pula beberapa Kepala Dinas mendampingi.
Sunggingan senyum, empaty yang terkesan dibuat-buat, mengiringi penyerahan Air Mineral dan Mie Instan kepada korban bencana. Setelah itu mereka pulang, iring-iringan pun pergi meninggalkan lokasi bencana dan masyarakat pun dibiarkan sendirian kebingungan. Tak ada sirene bahaya peringatan dini, tak ada peta, rute, dan jalur evakuasi yang jelas, informasi simpang siur, ucapan pejabat ngelantur tak karuan, dan arahan aparat membingungkan. Masyarakat benar-benar tak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan acaman bencana esok dan yang akan datang.
Kerugian harta benda pun hanya berupa angka-angka semata, karena hanya diterka dibalik “jendela istana”. Angka kerugian di rekayasa, didramatisir, dibuat setinggi mungkin agar bantuan yang datang juga setinggi langit.
Ucapan belasungkawa dan keprihatinan seperti kata-kata kosong, bercampur baur dengan iklan pencitraan. Hanya ini yang mampu mereka lakukan secara berulang-ulang setelah bencana terjadi setiap tahun.
Padahal, bencana sudah memberikan teguran berulang kali, bahwa, pembangunan yang sudah di buat puluhan tahun bisa musnah seketika hanya dengan sekali terjangan banjir, Ekonomi yang sudah berjalan lancar bisa terhenti hanya dengan sekali terjangan banjir. Apa teguran itu masih belum cukup? atau karena memang Pemimpin kita tidak ada kepedulian secuilpun?
Jika sekarang ini kita meminta gran desain program strategis setiap Pemerintah Daerah terkait dengan cara Penanggulangan Bencana yang benar-benar menyeluruh, pasti tidak akan kita temukan dokumen atau kebijakan yang mengarah kepada hal itu. Ah, nampaknya memang mereka membiarkan masyarakat dalam luka yang tak kunjung usai.
Pemerintah Daerah kita memang senantiasa terlambat (atau bahkan tak punya niat) dalam mengadopsi dan mengimplementasikan konsep-konsep strategis Penanggulangan bencana yang relevan dan mutakhir dalam menyongsong kondisi perubahan iklim yang tak menentu sekarang ini.
Padahal, seperti kata pepatah, “Mencegah lebih baik daripada mengobati”, hal ini juga berlaku dalam penanggulangan bencana. Karena semua orang tahu bahwa biaya pencegahan bencana jauh lebih sedikit daripada biaya kerugian dan pemulihan setelah bencana.
Hal mendesak yang mesti dilakukan Pemerintah Daerah dan semua pihak terkait sekarang ini ialah harus segerah bergerak merumuskan dan mengimplementasikan sebuat Grand Desain Penanggulangan Bencana secara menyeluruh, baik jangka pendek dan jangka panjang. Harus segerah ada pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Jika tidak, acaman bencana masa depan akan melumpuhkan segalanya. Tidak kah kau lihat, alam setiap saat memberi teguran bahwa betapa rapuhnya tembok peradaban manusia.
Oleh: Muhammad Azwan
Dosen Universitas Islam Negri Makassar, Direktur Pusat Studi Manajemen Bencana Sulawesi-Selatan
