BERITA PILIHAN

PBHI Desak Kapolda Evaluasi Kapolres Palopo

MAKASSAR, LAGALIGOPOS.COM – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan angkat bicara terkait situasi yang menimpa MP alias Yogi (16).

Sebelumnya diberitakan, Yogi, salah satu tahanan Polres Palopo tidak di izinkan oleh pihak kepolisian keluar tahanan untuk melihat jenazah ayahnya dirumah, yang baru saja meninggal dunia.

Hal ini membuat pihak keluarga berinisiatif membawah jenazah tersebut ke Polres Palopo supaya sang anak bisa melihat jenazah orang tuanya untuk terakhir kalinya.

Baca: Netizen Meleleh Lihat Jenazah Dibawa ke Polres Palopo

Karena kejadian itu, PBHI mendesak Kapolda Sulsel melakukan evaluasi terhadap Kapolres Palopo. Berikut ini pernyataan PBHI yang diterima Redaksi Lagaligopos, Kamis (7/12/2017).

MP (16) seorang anak yang saat ini di tahan di Polresta Palopo yang sedang berhadapan dengan hukum dengan cara penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang saat ini sangat menyita perhatian banyak pihak termasuk Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan.

Bahwa dalam masa penahanannya, Ayahanda MP ini meninggal dunia sehingga keluarga MP mendatangi Mapolresta Palopo dengan tujuan meminta izin (kebijakan) kepada pihak penyidik agar MP diperbolehkan sebentar saja melihat jenazah Ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan, namun pihak mapolrestata palopo tidak memberi izin Anak Berhadapan Hukum (MP) untuk melihat jenazah ayahnya untuk terakhir kalinya dengan alasan KAPOLRES tidak berada ditempat. Bahkan oleh wakapolres mengatakan tidak dapat mengeluarkan izin oleh karena alasan kapolres tidak berada ditempat, ini merupakan ketakutan yang sangat berlebihan,  padahal sepengetahuan kami, dengan ketidak hadiran kapolres di wilayah hukumnya bukan berarti dalam keadaan urgent wakapolres tidak dapat mengambil keputusan dan kami meyakini kapolres sebelum meninggalkan wilayah hukumnya sudah pasti telah berkoordinasi dengan bawahannya.

Tindakan kepolisian kota palopo yang tidak memberikan izin Anak Berhadapan Hukum untuk melihat jenazah ayahnya kami duga Polresta Palopo tidak mempertimbangkan Hak Anak Berhadapan Hukum dan mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan, berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Sebagai seorang anak Hak untuk dianggap dan diperlakukan sebagai tidak bersalah dan Hak untuk mendapatkan prioritas dalam proses yang sesingkat mungkin sesuai Amanah Convention on The Rights of The Child yang diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990.

Terkait  dugaan tindak pidana yang dilakukan Anak yang ancamannya dibawah 7 tahun Pihak kepolisian wajib mengupayakan Diversi Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk implementasi dari asas restorative justice, dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini AP (15) wajib didampingi Penasihat Hukum Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan dan kemanfaatan hukum, meskipun disisi lain memang ada juga kepastian hukum disitu dari sisi normatifnya. Sehingga kami menilai polresta palopo mengabaikan kedua tujuan hukum tersebut diatas. 

Oleh karenanya PBHI Wil. Sulawesi Selatan mendesak kapolda sulsel untuk mengevaluasi kinerja Jajaran Polresta Palopo dengan harapan semangat reformasi di internal institusi kepolisian menjadi nyata dan dapat dirasakan masyarakat.

1 Comment

1 Comment

  1. Siar

    08/12/2017 - 09:49 AM at 09:49

    Sepakat dengan LBHI
    Kita tunggu langkah nyata kapolda baru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top