Lagaligopos.com – Perilaku dan gerak-gerik para elite politik akhir-akhir ini sudah melampaui batas akal sehat. Di sana seakan tak ada lagi etika, rasa malu, dan rasa bersalah. Mulai dari rentetan kasus suap dan korupsi para elite parpol, “suplai” para “wanita bayaran” di lingkungan partai politik, rekening gendut pejabat publik, estafet korupsi pajak di Direktorat Jenderal Pajak, pejabat publik penyebar video porno, hingga pesta narkoba yang melibatkan elite politik.
Semua ini indikasi degradasi kultural politik bangsa pada titik nadir terendah, yaitu dari kondisi “humanitas politik” ke arah “animalitas politik”. Nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai kebaikan, keutamaan, nalar, kasih sayang, cinta, empati, kejujuran, dan tanggung jawab; diambil alih insting kebinatangan yang merayakan nafsu, kepuasan, keserakahan, materialitas, kekuasaan, kebiadaban, dan ketiadaan nalar.
Animalitas politik
Ketika sifat-sifat animalitas mendominasi perilaku politik, cara kerja politik juga dilandasi prinsip animalitas itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar dunia “binatang” kini jadi prinsip-prinsip dasar yang membangun arsitektur demokrasi kita: kawanan (koruptor), kerumunan (elite partai), umpan (wanita bayaran), pemburu (kekuasaan), petarung (modal), pemangsa (sesama), dan predator (rakyat).
Potret Hobbes tentang manusia politik sebagai “manusia serigala bagi sesama” bukan sebuah metafora, melainkan lukisan sejati watak “animalitas” dalam diri manusia. Bahkan, manusia tak hanya serigala bagi sesama, tetapi bagi apa pun: binatang, tumbuhan, alam, negara, institusi, partai, agama. Manusia pemangsa sesama bukan melalui mekanisme identifikasi diri dengan binatang, melainkan mengaktifkan “energi animalitas” sendiri.
Lukisan Aristoteles tentang manusia sebagai animal rationale menyiratkan, manusia tak saja memiliki kapasitas nalar rasional, tapi juga energi kebinatangan. Memang, kapasitas pikiran, bahasa, dan makna merupakan pembeda manusia dari binatang. Namun, perbedaan itu tak lagi bermakna bila energi animalitas mengendalikan pikiran, tindakan, dan gerak-gerik manusia politik (Agamben, 2004).
Manusia terombang-ambing di dalam semacam ruang antara, median, interbeing, intermezzo, yaitu antara animalitas dan humanitas, tergantung ke arah mana kekuatan pendulum menariknya. “Menjadi-binatang” (becoming animal) adalah proses ketika manusia mengeluarkan energi-energi kebinatangannya, dengan mengubur segala kapasitas humanitasnya: nalar-rasional, etika, makna atau nilai. “Menjadi manusia” (becoming human) artinya mengaktifkan kembali segala kapasitas itu (Deleuze dan Guattari, 1992).
Dunia politik menjelma dunia animalitas, ketika manusia politik menanggalkan bingkai humanitas, dan hidup dalam “paradigma animalitas”. Inilah lukisan manusia politik sebagai kawanan, gerombolan, kumpulan, pemburu, pemangsa atau predator dalam masyarakat pemburu, peradaban perang, kawanan kriminal, gerombolan geng motor, penjarah negara (koruptor), komunitas preman, gerombolan mafia, dalam skema hukum rimba.
Transisi manusia menjadi binatang dan kemudian obyek, menandai degradasi dari “manusia politik” menjadi “binatang politik” dan akhirnya “obyek politik”: manusia akhirnya setara benda-benda. Ada dua lukisan manusia politik, yaitu yang menjalani hidup untuk sekadar hidup (zoe) dan yang menjalani hidup dengan membangun nilai dan makna (bios). Peralihan dari zoon politikon menjadi homo economicus menjelaskan peralihan manusia politik dari bios menuju zoe, yaitu peralihan dari yang ingin membangun kebaikan, keutamaan, nilai dan makna-makna luhur, menjadi manusia politik yang merayakan dorongan kebutuhan tubuh dan nafsu rendahnya.
Ketika prinsip-prinsip dasar polity (kebaikan, keutamaan, keadaban, kebebasan, keadilan) diambil alih prinsip oikonomia (kebutuhan biologis, kelimpahan materi, gelimang popularitas, gemerlap citra) tak ada lagi “manusia politik”. Manusia politik digantikan binatang politik, keutamaan ditutupi limpahan materi, orang-orang bijak dan intelektual digusur para predator politik, yang memangsa demi kekuasaan.
Keadaban politik
Nilai-nilai humanitas dan keadaban sebagai pilar arsitektur politik kini tak lagi berfungsi, ketika politik direduksi sebagai sarana pemenuhan insting rendah biologis, tubuh dan materi. Prinsip-prinsip kebaikan dan keutamaan yang membangun arsitektur politik—kejujuran, tanggung jawab, intelektualitas, asketisme—kini runtuh, digantikan insting-insting rendah biologis memuaskan tubuh dan merayakan materi.
Ruang politik yang sejatinya tempat membangun kehidupan bermakna kini direduksi sekadar tempat mengumbar insting rendah biologis. Ruang politik dikuasai homo-economicus, yang urusan satu-satunya adalah memenuhi kebutuhan biologis. Ironisnya, tak ada urusan dunia— politik, hukum, media, pendidikan, hiburan, olahraga, seni bahkan agama—kini yang tak terkontaminasi virus ini karena semuanya kini adalah komoditas.
Dalam kondisi “animalisasi total” manusia kontemporer, ruang kehidupan, termasuk ruang politik, dirusak oleh “virus-virus ekonomi”, yang mengubah manusia sebagai gerombolan, kumpulan, dan kawanan homo economicus par excellence, yaitu manusia yang tak ada yang tersisa dalam kesadaran dan pikirannya selain nilai-nilai ekonomi: elektabilitas dalam politik, suap di dalam hukum, rating dalam media, karier dalam pendidikan, pasar dalam seni, paten dalam ilmu pengetahuan, popularitas dalam agama.
Elite-elite politik di era ekonomisasi politik tak lebih dari sebuah “komoditas”, yang dikemas penampakan luarnya, sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan politik, untuk mengembalikan modal ekonomi yang telah diinvestasikan. Dalam cara kerja “ekonomisasi politik” demikian, uang, harta, kekayaan, wanita, broker, spekulan, mafia, preman, citra, kepuasan, hiburan, dan popularitas menjadi unsur-unsur pembangun institusi politik yang dominan. Uang, barang (mobil), atau wanita menjadi “modal” yang diinvestasikan di dalam “pasar gelap” politik—sogok, suap, pelicin, umpan, servis—sebagai cara untuk membangun kekuasaan politik.
Wacana pembubaran partai politik tertentu akhir-akhir ini dilandasi padangan, partai politik kini telah menjelma semacam “rimba raya” yang dihuni para homo animalis-politicus—broker, kurir, mafia, wanita penghibur, suap, sogok, pelicin; yang di dalamnya seakan tak relevan lagi berbicara etika dan moral. Inilah “kamar gelap politik”, yang penuh dengan jalur-jalur liar, bahasa-bahasa rahasia, sandi-sandi tipuan, para penyuplai “barang- barang” ilegal, para bandar, para calo, dan dayang-dayang peneduh jiwa.
Tantangan politik ke depan adalah mengangkat manusia politik dari lembah kotor kebinatangan ini, dengan membangun kembali sifat-sifat keutamaan dan kemuliaan manusia politik. Inilah program “rehumanisasi politik”, yaitu melepaskan manusia politik dari kawanan “serigala politik”, yang tak saja memangsa sesama manusia, tetapi menjarah nilai luhur kemanusiaan itu sendiri.
Oleh: Yasraf Amir Piliang, Pemikir Sosial dan Kebudayaan
