Palopo, Lagaligopos.com – Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Kota Palopo serta rencana PDAM Kota Palopo untuk menaikkan tarif dasar air menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya datang dari salah seorang akademisi Universitas Andi Djemma Palopo, Abdul Rahman Nur, SH,MH.
Dalam keterangannya kepada Lagaligopos, Abdul Rahman Nur yang akrab disapa dengan Maman mengatakan bahwa, “Harusnya walikota dalam mengangkat badan pengawas minimal mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas dari orang yang akan diangkat, sehingga PDAM kedepannya bisa bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya memikirkan soal kenaikan tarif tanpa memberikan pelayanan yang optimal ke pelanggan,” kata Maman, Senin (09/8/2013).
Maman menambahkan, “Saya juga mempertanyakan tentang dana bantuan yang selama ini dikelolah oleh PDAM termasuk salah satunya dana batuan yang baru-baru ini diterima PDAM dari pemerintah Australia sebesar 5 Miliar untuk sambungan air bersih ke Masyarakat Miskin. Kemana dana sebesar itu?.”
Lanjutnya, “Seharusnya PDAM bisa menjelaskan kepada publik atau mentransparankan soal bantuan tersebut, karena sampai hari ini, masyarakat masih bingung soal pengalokasian dana bantuan itu, sebab Masyarakat masih dibebani pembiayaan yang lain dalam pemasangan sambungan air bersih, dan saran saya, harusnya dewan pengawas yang baru saja diangkat ini memiliki kapabilitas untuk memberikan masukan dan kontrol terhadap PDAM dalam mengoptimalkan kinerjanya. Jangan mengangkat orang hanya karena masalah kedekatan dengan pejabat tanpa mempertimbangkan kompetensinya,” terang mantan ketua Forum DAS Pareman ini.
Maman juga meminta kepada ACC dan KPK untuk mengusut dan mengawasi dana-dana bantuan yang masuk ke Perusahaan-perusahaan milik pemerintah daerah yang menurutnya rawan penyelewengan.
Dikonfirmasi ditempat terpisah, Haerul Baderu, salah satu anggota dewan pengawas yang baru saja diangkat oleh Walikota mengatakan bahwa, “untuk rencana kenaikan tarif PDAM masih menunggu persetujuan Walikota Palopo, terkait dana bantuan Hibah dari Pemerintah Australia yang baru-baru ini diterima, PDAM Kota Palopo sudah mengajukankan 2000 KK calon pelanggan ke donatur, dengan target pemasangan yang akan dilayani dengan dana bantuan tersebut sebanyak 30-50 rumah per hari, dan sekarang sudah ada sekitar 200 rumah yang sudah dipasangi sambunguan Air dari PDAM. Serta masih ada sekitar 1000 rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang akan didaftar untuk tahap berikutnya,” ungkap Haerul Baderu.
Salah satu penggiat Anti Korupsi Sulawesi Selatan yang juga menjabat sebagai ketua Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi Selatan, Abdul Muthalib yang juga dimintai komentarnya atas permasalahan ini , mengatakan bahwa, “semua penggunaan dana oleh perusahaan daerah apakah itu bersumber dari dana bantuan APBD, APBN dan luar negeri itu harus diawasi, Karena aksesnya secara langsung ke Pemerintah dan pertanggung jawabannya secara perdata,” saran ketua ACC Sulsel. (Abr)
