Palopo, Lagaligopos.com – Kota Palopo tahun ini mendapat Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dari Pemerintah Pusat. Program ini merupakan program yang berbasis komunitas yang tahun ini akan mulai menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kota Palopo, H Muchtar Basir, ketika berbicara pada Kick Off Meeting & Lokalatih PPSP Kota Palopo, di Auditorium Saokotae, Selasa (6/5/14).
Menurut H Muchtar Basir, program ini nantinya akan meningkatkan perbaikan kualitas sanitasi masyarakat Kota Palopo. Muchtar yakin program ini nantinya akan mendukung program-program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman masyarakat yang telah berjalan seperti NUSSP, PNPM-MP, PLP-BK, Sambungan Air Bersih Bagi 3000 MBR dan beberapa program teknis pada beberapa SKPD yang ada.
“PPSP ini diharapkan bisa menjadi akselerator untuk pencapaian target universal access, yang meliputi 85 persen pencapaian pada SPM sanitasi lingkungan masyarakat dan pencapaian 15 persen pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar. Isu ini memang menjadi target nasional yang tertuang pada RPJMN 2014-2019. Secara nasional, pemerintah pusat menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan kualitas sanitasi masyarakat hingga 2019 sebesar 309 Triliun”, kata Kepala Bappeda.
Kepala Bappeda menambahkan bahwa prinsip program PPSP ini adalah semua terlibat, dan semua berkontribusi. Oleh karena itu, untuk penyelenggaraan program ini, di Kota Palopo dibentuk kelompok kerja (pokja), yang akan menjalankan program ini. Dirinya mengatakan bahwa masuknya program ini merupakan kesyukuran karena Palopo salahsatu dari 7 kabupaten/kota yang ditunjuk untuk menyelenggarakn program ini.
H Muchtar Basir menambahkan bahwa saat ini kualitas sanitasi Kota Palopo meang harus mendapat perhatian serius. Proyek drainase yang dikerjakan harus optimal fungsinya. Dirinya mencontohkan bahwa drainase yang mengelilingi Makodim 1403/Sawerigading merupakan warisan Belanda yang dikerja dengan sedemikian lebar dan dalam. Padahal itu adalah produk puluhan atau ratusan tahun, yang saat itu penduduk Palopo belum signifikan dengan kualitas hutan dan lingkungan yang masih terjaga.
Sementara itu, Andi Risna Irawati, Fasilitator PPSP Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa tahun pertama program PPSP ini, Kota Palopo akan menyusun dokumen berupa Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Cakupan dokumen ini meliputi sub sektor drainase, persampahan, air limbah dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Andi Risna Irawati menambahkan bahwa Buku Putih ini juga memuat kondisi eksisting Kota Palopo pada empat sub sektor tersebut dan nantinya ada pemetaan pada area berisiko sanitasi.
“Saat ini kita memiliki gap 44 persen antara realisasi dan target pencapaian kualitas sanitasi yang ditetapkan pada MDGs. Isu utama pada pembangunan dan pengelolaan sanitasi perkotaan ini antara lain ada pada rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan kurangnya alokasi anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mulai memperbaiki sanitasi Kota Palopo, kami targetkan Juli 2014, dokumen-dokumen perencanaan ini sudah bisa selesai untuk kemudian diajukan dalam proses penganggarannya kemudian”, kata Andi Risna Irawati.
Sementara itu, Taufigurrahman, Sekretaris Badan Penanggulanan Bencana Daerah dalam sesi diskusi mengungkapkan bahwa tantangan sanitasi khususnya drainase di Kota Palopo saat ini adalah penegakan regulasi yang kurang tegas. Diperlukan penindakan terhadap pembangunan pemukiman yang menyalahi tata ruang. Hal ini menurutnya relevan terhadap solusi atas upaya pencegahan banjir di pusat kota. Menurutnya, disain sanitasi ke depan harus memperhatikan pembagian atau distribusi debit air yang begitu besar di Sungai Amasangan.
“Saat Sungai Amasangan meluap ketika banjir tiga pekan lalu, saya memperhatikan ternyata Sungai Boting masih aman-aman saja. Nah, mengapa kita tidak mendisain pola distribusi air yang berlebih di Sungai Amasangan ke Sungai Boting yang hanya berjarak sekitar 1 kilometer? Demikian pula dengan drainase-drainase yang ada, sebaiknya diarahkan ke Sungai Boting. Saya melihat, proyek drainase yang dikerja beberapa tahun lalu pasca banjir besar itu tidak bekerja dengan baik”, kata Taufigurrahman.
Senada dengan Taufigurrahman, Dr H Ishak Iskandar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo mengungkapkan bahwa PHBS memang menjadi tantangan terberat yang dihadapi oleh jajarannya. Menurutnya dirinya telah sangat gencar melakukan sosialisasi melalui media-media komunikasi, namun perilaku masyarakat yang masih membuang sampah dan buang air besar di sungai masih saja ada di Kota Palopo. Oleh karena itu, dirinya berharap peran seluruh stakeholder, utamanya para tokoh masyarakat dan aparat kelurahan untuk senantiasa memberi pencerahan kepada warganya.
Hadir pada kick off meeting ini antara lain Asisten 2, Burhan Nurdin; Kadis Tata Ruang & Pemukiman, Baso Najamuddin; Kadis Kebersihan & Pertamanan, Hj Rukmini; Kadis Kesehatan, Dr Ishak Iskandar; Direktur PDAM, M Yasir; dan fasilitator PPSP Provinsi Sulawesi Selatan.
Reporter: EGHY
Editor: AS
