EDITORIAL, LAGALIGOPOS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Kurang dari satu jam penetapan tersangka Novanto, Calon Gubernur Sulsel usungan partai Golkar mengatakan bahwa tidak aka nada Munaslub. “Rapimnas telah memutuskan bahwa kondisi apapun yang dihadapai oleh partai tidak aka nada Munaslub,” ujar Nurdin Halid, seperti dilansir Lagaligopos di laman detik.com.
Sementara itu, sesepuh partai Golkar Akbar tanjung justru menyerukan digelarnya Munaslub yang ia sebut sebagai langkah antisipasi.
Beda pernyataan sesama petinggi Golkar itu indikasi ada arus politik dalam internal partai yang tak searah. Nurdin Halid sebagai ketua harian lagi-lagi menegaskan bahwa tidak ada Plt. Hal serupa juga dikatakan Idrus Marham. “Apapun yang terjadi haluan politik Golkar tidak akan berubah. Golkar konsisten pada keputusan Rapimnas tahun 2016 untuk tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019,” terang Idrus Marham.
Namun tradisi berkata lain. Sejarah politik partai golkar adalah inkonsistensi. Fakta paling terbaru adalah Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) setelah berganti ketua umum dari Abu Rizal Bakrie ke Setya Novanto.
Kesalah mendasar dari tradisi politik partai berlambang beringin itu adalah selalu menjadikan orang yang bermasalah sebagai ketua umum. Golkar selalu mengabaikan memori publik, akibatnya partai itu kehilangan rencana politik stategis. Padahal, golkar memiliki segudang sumber daya manusia politik yang andal.
Mungkin, penetapan Novanto sebagai tersangka secara dramatis mengakhiri tagline politik “Suara Golkar Suara Rakyat”. Memang, rakyat agak sulit memberikan suaranya kepada partai yang ketua umumnya tersangka korupsi. Lihatlah Demokrat dan PKS yang dihukum oleh rakyat ketika elit-elit partai itu satu per satu masuk buih.
Tersangkanya Ketua Golkar itu membuat kegaduhan politik nasional. Khusus untuk Sulsel, peta politik jelang Pilgub Sulsel semakin memanas. Media-media lokal berlomba-loma membuat framing berita tentang penetapan Novanto sebagai tersangka dan pengaruhnya terhadap cuaca politik Sulsel.
Secara legal, Partai Golkar yang sudah resmi mengusung pasangan Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid – Azis Kahar Mudzakkar, namun perubahan struktur pusat partai beringin itu diduga berimbas pada kontenstan calon usungan partai di Pilkada.
Jika Golkar mengikuti seruan politk Akbar Tanjung untuk menggelar Munaslub, makan bergantinya pucuk pimpinan partai akan konsekuen dengan perubahan usungan calon kontestan Pilkada. Jika Golkar mengikuti seruan Nurdin Halid bahwa tidak akan ada Plt maka kekosongan pucuk pimpinan membuat partai itu goyah menghadapi Pilkada serentak. Namun jika Golkar pasca Novanto berada dalam kendali penuh Jusuf Kalla, maka akan muncul kejuta-kejutan politik mewarnai tontonan publik.
