Belopa, Lagaligopos.com – Banyaknya jabatan lowong di pemerintah daerah Kabupaten Luwu disoroti oleh DPRD setempat. Hal ini dianggap menjadi salahsatu penyebab tidak efektifnya roda pemerintahan selama ini.
Salahsatu anggota DPRD Luwu, Arifin Wajuannah, yang sempat dikonfirmasi menjelaskan bahwa banyaknya jabatan lowong di Pemda Luwu menyebabkan pejabat yang telah mempunyai tugas sesuai jabatan yang dipegang harus disibukkan juga dengan menjadi sebagai pelaksana tugas ditempat lain.
“Coba fikirkan saja jika orang yang sudah menjabat pada satu SKPD harus kembali menerima tugas di SKPD lain sehingga konsentrasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam artian mempengaruhi kinerja mereka,” kata politisi Demokrat ini kepada Lagaligopos, Senin (2/9/14).
Arifin menambahkan, jika dihitung semua jabatan yang lowong di Luwu, hampir berjumlah 300 posisi, baik jabatan eselon III maupun IV dari pemerintahan, dinas, badan, kantor, hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Terkait hal ini, DPRD Luwu memberikan ultimatum kepada Pemda untuk secapatnya mengisi jabatan yang kosong, jika tidak maka anggran pokok tahun 2014 tidak akan ditetapkan oleh DPRD.
“Jika mau rampungkan semua jabatan yang kosong ada hampir 300 bahkan termasuk di kantor DPRD sendiri, ada tiga kepala bagian yang lowong dan semua ditangani Sekwan, kami sudah memberi ultimatum kepada eksekutif agar hal ini bisa dibenahi secepatnya jika tidak maka anggaran pokok tidak akan di tetapkan DPRD,” terang Wajuannah.
Sementara itu, Sugiman Janong, yang juga anggota DPRD Luwu mengatakan bahwa jabatan lowong memang menjadi masalah di Luwu, namun menurutnya, dalam mengangkat seorang PNS untuk mengisi jabatan-jabatan yang lowong ini juga harus ada syarat yang mesti terpenuhi.
“Hal itu memang menjadi masalah karna pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh aparat pemerintahan itu sendiri. Ini memang tidak mudah karna juga ada syaratnya seperti tingkat golongan PNS, untuk itu kami sudah menyampaikan pada rapat paripurna agar hal ini bisa dibenahi secepatnya oleh eksekutif,” serunya.
Dari Informasi yang dihimpun Lagaligopos, terdapat dua SKPD yang di pimpin oleh pelaksana tugas. Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang menjadi pelaksana tugas adalah kepala BKD yang sebelumya dijabad oleh dr. Igbal. Dinas Pemukiman Tata ruang dan Cipta karya ditangani oleh pelaksana tugas Ibrahim Rawa yang merupakan staff ahli yang sebelumnya dijabat oleh Andi Maserang.
Reporter: AC Editor: AS
