Ratusan pengujuk rasa dari Front Aksi Masyarakat Peduli Daerah, Rabu (11/6/14) di Kantor Bupati dan kantor DPRD Luwu Utara, menuntut kepada pemerintah setempat agar menuntaskan segala bentuk ketimpangan yang terjadi di Lutra Utara. Para pendemo menganggap kepemimpinan Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi saat ini cederung otoriter dan berorientasi politik dinasti.
Masamba, Lagaligopos.com – Banyaknya permasalahan di Luwu Utara membuat Ratusan pengujuk rasa yang tergabung dalam Front Aksi Masyarakat Peduli Daerah mendatangi kantor DPRD setempat dan Kantor Kejaksaan Negeri Masamba. Pengujuk rasa mempermasalahkan kepemimpinan Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi yang mereka anggap menindas masyarakat. (Baca: Pengunjuk Rasa Tuding Kepemimpinan Arjuna Menindas Rakyat)
“Kami datang untuk mendesak pemerintah, bahwa hari ini banyak ketimpangan yang sudah terjadi, kami turun bukan untuk merongrong kepemimpinan Bupati Arifin Junaidi, akan tetapi untuk mengingatkan bahwa banyaknya ketimpangan yang terjadi didaerah ini, seperti pembangunan dinasti baru, salah satunya yang tidak masuk akal dengan penunjukan kepala dinas Pekerjaan Umum yang notabene adalah sarjana ekonomi,” kata Samsu Alam dalam orasinya, Rabu (11/6/14).
Dalam orasinya pengujuk rasa dari Front Aksi Masyarakat Peduli Daerah juga menilai bahwa banyak kebijakan pemerintah setempat yang menyimpang dan sarat dengan (Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Kami menolak segala kebijakan pemerintah daerah luwu utara yang inkonstruktif dan inkonstitusional yang sarat dengan KKN”.
Tidak berhenti sampai disitu, para pengujuk rasa juga mempersoalkan kebiasaan buruk para pejabat setempat yang melakukan pemborosan anggaran daerah. “Kami mendesak kepada pemerintah untuk melakukan efesiensi APBD Luwu Utara, termasuk evaluasi penggunaan anggaran perjalanan dinas keluar daerah.
Di Kantor Kejaksaan Negeri Masamba, pengujuk rasa juga mendesak kepada kepala Kejaksaan Negeri Masamba menuntaskan sejumlah kasus Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) dan mengusut tuntas penggunaan anggaran daerah mengakibatkan kerugian negara tanpa tebang pilih.
Dalam ujuk rasa tersebut, para pendemo yang mengaku terdiri dari tujuh organisasi itu melakukan konvoi dan berkeliling Masamba menyampaikan aspirasinya. Ketujuh organisasi itu adalah Tim 7 gempar, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), JLSI Foudation, Jaringan Advokasi Masyarakat Pesisir Indonesia (JARI Indonesia), Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPPM indonesia), Komite Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), dan Jaringan Pembaharuan Nusantara (JPN).
Reporter: MTH Editor: AS
