BREAKING NEWS
You are here: Home » BERITA PILIHAN » Machiavelli, Marx, dan Mungkin
Machiavelli, Marx, dan Mungkin

Machiavelli, Marx, dan Mungkin

OPINI | Machiavelli adalah kata kotor yang sulit dielakkan. Nama itu selalu dikaitkan dengan kalimat ‘tujuan menghalalkan cara.’ Tapi orang Italia ini juga menulis sebuah buku yang selama 500 tahun diperbincangkan, tentang manusia dan politik. Ia bukan pengarang dengan semboyan pendek.

Tapi ia juga bukan filosof dengan teori besar. Ia berangkat dari pengalaman — jalan yang ujungnya kegagalan. Bukunya itu, Il Principe, yang rampung di tahun 1516, ditulisnya di sebuah villa tua tempat ia mengundurkan diri. Setelah kalah.

Tiga tahun sebelumnya, ia, pejabat tinggi Republik Firenze, tergusur karena perang dan politik. Ia kehilangan jabatan, sempat ditahan dan disiksa. Selepas itu, bersama isteri dan empat anaknya ia menyingkir ke San Casciano, 15 km di barat daya Firenze.

Dari sini lahir ‘pamflet’ itu: Il Principe, sebuah pedoman kekuasaan. Bila ‘teori politik’ sebelumya mengajarkan, seorang pemimpin baru mampu menggunakan kekuasannya bila disertai moral yang benar, “Il Principe” tidak. Bagi kitab ini, politik adalah kiat untuk membentuk, merebut, mempertahankan, dan memperkuat negara, lo stato. Moralitas dan agama hanya penting sepanjang membantu politik.

Buku itu dilarang Gereja pada 1559. Machiavelli memang tak berharap banyak dari agama. Baginya, agama, dalam hal ini Kristen, hanya mengagungkan manusia yang lembut hati dan kontemplatif, bukan manusia yang bertindak. Padahal dalam politik yang terpenting adalah “virtù.”

“Virtù” berarti kejantanan, yang bertaut dengan tindakan: ketegasan, keberanian, kegesitan, kegarangan, kelicikan — semua sikap yang perlu buat berkuasa.

Dengan “virtù” manusia melawan nasib, Fortuna. Machiavelli mengiaskan Fortuna sebagai ‘sungai yang destruktif’, yang bila marah, membawa banjir. Tapi ‘sungai’ itu, Fortuna, bisa dijinakkan, meskipun tak bisa dilumpuhkan. Dengan bahasa seorang misogynis, Machiavelli mengibaratkan Fortuna seorang perempuan yang perlu dipukul dan dihajar agar bisa ‘dikendalikan.’ Dengan “virtù.”

Machiavelli hidup di zaman Renaissance yang meyakini manusia sebagai pusat pengukur semesta. Tak mengherankan bila dengan konsep “virtù” ia dianggap membuka jalan bagi keyakinan yang kemudian jadi ciri dunia modern: manusia sebagai subyek yang tak gentar akan sihir alam. Dengan akalku, aku, subyek, mengatur nasib dan dunia.

Ide tentang subyek yang solid itulah yang sering bergema dalam paparan pemikiran politik “liberal”: disasumsikan pentingnya ‘individu’ dalam pemikiran Machiavelli. Individu dianggap ‘aktor mandiri’ yang ‘memiliki, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya politik’.

Sebenarnya premis ini tak kuat benar.

‘Individu’ sebagai ‘aktor mandiri’ adalah sebuah ilusi. Sejak psikoanalisa Freud, tak mudah lagi orang bicara tentang ‘subyek’, ‘aku’, sebagai sesuatu yang utuh. ‘Aku’ sesungguhnya ungkapan diri yang didesakkan bahasa, dikondisikan oleh tata simbolik, termasuk hukum dan adat yang dikukuhkan struktur sosial — tapi akhirnya tetap saja diri itu tak bisa transparan sepenuhnya. Dalam psikoanalisanya Lacan menunjukkan bahwa subyek selamanya adalah subyek yang ‘terbelah’.

Mungkin saja seorang ‘aktor’ politik yang merasa mandiri sebenarnya dikendalikan berhala yang dibangunnya sendiri, baik berupa benda, sistem, tradisi, atau agama. Sejauh mana ada ‘kemauan bebas’ dalam dirinya, itu masih sebuah persoalan.

Dan dalam hal Machiavelli, saya ragu bahwa ia yakin ‘kemauan bebas’ itu termasuk hakikat manusia. Mungkin ia malah tak yakin ada yang bisa dirumuskan sebagai hakikat manusia. Yang ia saksikan, manusia tak merdeka penuh dari Fortuna. Nasib itulah, tulis Machiavelli, yang memutuskan sebagian yang kita lakukan. Kita hanya bebas mengendalikan sebagiannya lagi.

Sebab itu ia sebenarnya tak memastikan peran individu dalam politik. Risalahnya, yang berjudul Latin “De prinsipatibus” (bahasa Inggrisnya: “principalities”), lahir dari keprihatinan membangun keutuhan wilayah dalam satu negara yang kukuh; ketika ia menyusun karyanya itu, Machiavelli tengah menginginkan satu Italia perkasa. Bila ia menghendaki sesosok individu yang teguh, Sang Raja, saya kira itu karena baginya penguasa itu adalah proyeksi la stato. Maka kita melihat bahwa kitab “Il Principe” sebenarnya meletakkan Raja, seorang individu, hanya alat memperkuat negara. Ia harus mengikuti diktat tertentu – misalnya mengabaikan dorongan hatinya sendiri, demi tugas memimpin. Di situ ia subyek, ia juga obyek.

Mungkin itu sebabnya dalam bukunya yang lain, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Machiaveli tak yakin sang Penguasa sosok yang solid dalam merawat Republik. ‘Orang banyak (“la molitudine”)’, tulisnya di awal buku pertama, bab 58, ‘lebih arif dan lebih konstan ketimbang Raja’. Dalam hal berhati-hati dan menjaga stabilitas ‘rakyat (“il popolo”) punya pertimbangan yang lebih baik.’

Bahkan ia lebih percaya kepada rakyat yang tak tertata hukum ketimbang Raja yang tak mematuhi hukum. Rakyat lebih berorientasi ke kebaikan bersama, Raja belum tentu. Maka ‘bukan tanpa alasan jika dikatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan’. Karena, kata Machiavelli, ‘opini yang universal’ bisa menghasilkan hal yang mengagumkan.

Bukan berarti Machiavelli seorang demokrat jenis abad ini. Ia tak menegaskan rakyat sebagai penyangga utama kekuasaan Republik. Tapi ia tak juga meletakkan pemimpin sebagai sumber tunggal kekuatan. Pandangannya lahir dari keprihatinan yang terus menerus tentang kemungkinan seorang Raja gagal menjaga kelanjutan hidup negara. “Virtù” perlu senentiasa dijalankan. Juga hukum. Juga sistem untuk tak tergantung pada satu Pemimpin. 

Keprihatinan Machiavelli terbit karena baginya kehidupan politik adalah antagonisme — mirip pandangan Schmitt, Laclau, dan Mouffle di abad ke-20. Kekuasaan negara niscaya tumbuh dari benturan. Ketika ia anjurkan sebuah Republik agar merevitalisasi diri dengan ‘kembali ke dasar awal’-nya, Machiavelli mencontohkan prosedur di Firenze sejak 1434-1494: tiap lima tahun dilakukan “ripigliare lo stato”, seakan-akan negara kembali ditegakkan, dengan membangkitkan rasa jeri (kepada musuh) seperti ketika di awal dulu.

Artinya, bagi Machiavelli, kekuasaan tak datang dengan manis — dan bukan dari sesuatu yang sudah hadir di luar gerak sejarah. Ia tak mengikuti teori Plato. Ia tak anggap Republik dibentuk dari ide.

Tak mengherankan bila Machiavelli pernah dianggap sebagai ‘pendahulu pendekatan materialisme terhadap sejarah’. Dalam “Political Thought from Machiavelli to Stalin: Revolutionary Machiavellism,” (Palgrave Macmillan: 2004), E.E. Rees mengutip kesimpulan itu dari ensiklopedia yang diterbitkan Akademi Komunis di Uni Soviet di tahun 1925-26. Di sini Machiavelli dirapatkan ke Marx, seperti pernah dicoba pemikir Marxis Italia terkenal itu, Gramsci.

Memang ada titik temu: sebagaimana bagi tiap pandangan sejarah materialistis, bagi Marx dan Machiavelli tak ada kehadiran yang transendental dalam hidup yang mengalir berubah. Tak ada rekayasa dari Langit atau ‘Aku’ di luar proses ruang & waktu. Subyek dan identitas — baik sebagai Raja dengan virtù’-nya, sebagai rakyat yang militan untuk kemerdekaannya, ataupun proletariat dalam revolusinya — justru baru muncul menegas dalam perjuangan politik.

Tapi titik temu itu tentu tak tepat benar. Marx lebih optimistis; baginya kelak akan lahir dunia baru yang lebih baik. Bagi Machiavelli, corak dunia tak secerah itu.

Dari abad ke-16 yang diguncang-guncang politik, ia memang peka terhadap ketidak-ajegan. Ia kutip banyak cerita dari sejarawan Livio tentang negara yang terletak genting di antara stabilitas dan kejatuhan — cerminan kondisi manusiawi yang fana.

Marx juga melihat kondisi manusiawi itu sebagai ‘basis’ dari kekuasaan politik yang berganti-ganti. Tapi ia hidup di abad ke-19 yang mempercayai kepastian ilmu; sosialismenya pun disebut ilmiah’. Dengan metode ilmu, Marx melihat sejarah menuju ke akhir yang jelas dan kekal: masyarakat yang tanpa konflik dan pengisapan.

Kini kita tahu ilmu bisa salah dan dunia tak kunjung lepas dari kapitalisme dan krisis-krisisnya. Kini sejarah berjalan tak pasti — dan debar jantung Machiavelli bergema lagi.

Di titik inilah Althusser, filosof terkenal dan anggota setia Partai Komunis Prancis, menulis “Machiavel et Nous.” (Machiavelli dan Kita). Naskahnya terbit pada 1990, setelah ia meninggal. Mikko Lahtinen menguraikan dengan bagus perkembangan pikiran tokoh Marxisme ini dalam “Politics and Philosophy: Niccolo Machiavelli and Louis Althusser’s Aleatory Materialsm” (Koninklijke Brill NV: 2009) — salah satu sumber tulisan saya ini.

Althusser sepakat, Machiavelli adalah ‘pemikir materialis terbesar dalam sejarah’. Tapi pandangan materialisnya terbentuk oleh praxis politik, hasil pergulatan dengan keadaan di suatu saat, mengikuti kaki yang bergerak terus di atas tanah. Ini materialisme tanpa perspektif yang punya arah. Berbeda dari Marxisme.

Althusser menyebutnya “matérialisme aléatoire” – dan ia mengadopsinya sebagai pengembangan materialisme Marx. Akar katanya, “alea” (Latin), berarti dadu. Materialisme ini bertolak dari konsep ‘materi’ yang tak cenderung berbentuk; ia ibarat lempung meleleh yang tak menjurus ke sebuah wujud karya keramik. Dalam sejarah politik, ‘materi’ ala Machiavelli adalah percaturan sosial-politik sehari-hari, dunia kehidupan (“Lebenswelt”) yang bergerak acak. Tanpa desain. Bentuk akan muncul dari pergeseran ‘materi’ itu sendiri bersama energinya, tapi tak terduga, seperti jatuhnya dadu di ruang kosong. Tak ada rumus dan otoritas yang mengaturnya. Serba-mungkin.

Selama itu, persaingan terus. Tak ada satu subyek politik pun yang bisa mengklaim hak untuk menang. Gelombang yang membentuk dinamika sejarah akan tetap menghempas: perjuangan mereka yang tak masuk hitungan melawan mereka yang menentukan hitungan. Tiap bentuk kekuasaan (juga ‘demokrasi liberal’ kini) tak bisa mengelakkannya. Dan kita tak tahu apa selanjutnya. Mungkin A, mungkin X.

Itulah riwayat besar demokrasi: cerita tegang untuk memilih satu di antara pelbagai ‘mungkin’. Pilihan itu tak akan ‘benar’ selamanya. Sejarah politik, dalam materialisme jenis ini, tak berpegang kepada pandangan Marx yang memastikan satu arah, satu ujung: masyarakat komunis.

Bagi Machiavelli, yang bisa diharapkan memang bukan ‘benar’ yang kekal, tapi ‘benar’ dalam arti efektif: “verità effettuale della cosa.” Tentu saja tak cukup. Juga dalam zaman yang tak pasti ini, tanpa berpegang kepada satu bentuk ‘akhir sejarah’ — politik demokratisasi hanya akan bersungguh-sungguh bila mengusung ‘benar’ yang universal, dan sebab itu terus berkobar: cita-cita ke arah hidup yang tanpa penindasan. Cita-cita Marx.

Oleh: Goenawan Mohamad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com