BELOPA, LAGALIGOPOS.COM – Kurang seriusnya pemerintah Kabupaten Luwu dalam merealisasikan proyek pengaspalan dan pembangunan jalan beton di Bajo Barat serta beberapa Pembangunan Rabat Beton di Kecamatan Latimojong, Bastem dan Bastem Utara, membuat Forum masyarakat Dataran Tinggi bereaksi.
Masyarakat yang tergabung dalam Forum masyarakat Dataran Tinggi mendatangai Kantor DPRD Luwu, selasa (03/11/2015), untuk mendesak pemerintah segera merealisasikan Proyek pengaspalan dan pembangunan jalan beton sebelum akhir Tahun 2015.
Dalam menyampaikan aspirasinya Forum Masyarakat Dataran Tinggi menilai pemerintah kabupaten luwu tidak bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal.
“Kurang seriusnya pemerintah kabupaten luwu tergambar dari belum tereliasisisnya hampir seluruh proyek pembangunan diwilayah Bajo Barat, Bastem, Batem Utara, dan Latimojong, sementara terhitung dua bulan lagi tahun anggaran 2015 akan selesai,” ungkap Hajar, salah satu peserta Forum.
“Kami melihat pemerintah daerah Kabupaten Luwu Abai terhadap perealisasian hak masyarakat yang telah ditetapkan dalam APBD Pokok dan APBD Perubahan 2015, Bahkan telah ada pembuatan SK parsial mengenai penggunaan anggaran dari pemerintah pusat dengan alasan bahwa pembahasan APBD Pokok telah selesai sementara pembahasan APBD perubahan masih lama, maka pemerintah mengupayakan dibuatnya SK Parsial tersebut, namun hingga saat ini kita belum melihat realisasi dari hal tersebut,” kata Hajar.
“Pemerintah kabupaten luwu sepertinya tak mampu melakukan serapan anggaran, sementara kita melihat bahwa hak publik di Tahun 2015 itu ada dalam APBD 2015, ini jelas kekeliruan rencana pembangunan, peminggiran Hak masyarakat, belum lagi kondisi alam kedepan itu bisa menghambat pelaksanaan pembangunan, kenapa tidak dikerjakan sekarang,” lanjut Hajar
Menanggapi Hal tersebut Pihak dari dinas Bina Marga Kabupaten Luwu mengatakan untuk Bajo Barat akan ada titik pengaspalan di akhir tahun ini, namun tidak keseluruhan, sementara untuk pembanguan Jalan beton Bajo barat akan meyebrang di tahun 2016.
“Untuk Kecamatan Latimojong dan Bastem serta Bastem Utara, kami mohon maaf sebab itu hanya bisa dilakukan di Tahun 2016, mengingat waktu tinggal dua bulan lagi dan lokasi sulit untuk pengangkutan material,” kata perwakilan Dinas Bina Marga.
Dalam pertemuan tersebut muncul diskusi yang menghangat tentang keberadaan PT Harpiah yang memonopoli pengaspalan di Luwu. “Kita khawatir jangan sampai karena hanya satu perusaahaan yang menangani ini sehingga pembangunan proyek pengaspalan di Luwu terbengkalai, kita khawatir ada yang berpura-pura bahwa ada mekansime sebelum perealisasian yang memakan waktu lama, padahal ini permasalahannya karena pengaspalan hanya dilakukan perusahaan tertentu,” ungkap salah seorang masyarakat dari Forum Dataran Tinggi.
