PALOPO, LAGALIGOPOS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo harus memperhatikan Pertanian dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini di ungkapkan oleh Afrianto Nurdin selaku eksekutif Program Perkumpulan Wallacea Palopo dalam kegiatan Konsolidasi Pendamping Hukum Rakyat dan Petani se-Kota Palopo di Baruga Kesenian kelurahaan Kambo kota Palopo, (25/5/2015).
Kegiatan yang bertemakan “Memperkuat Posisi Tawar Pendamping Hukum Rakyat dan Petani Melalui Pertanian Hijau” tersebut dihadiri sekitar 30 peserta yang berasal dari kelurahan Battang Barat, Battang, Padang Lambe, Latuppa, Peta, Mungkajang, Mawa, turut hadir peserta dari kelurahan Kamanre kabupaten Luwu.
Afrianto mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam mestinya dilakukan secara arif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan cara alami. “Pembangunan kota palopo harus mengoptimalkan potensi pertanian untuk memperkuat ekonomi masyarakat”.
Dalam data RPJMD 2013 – 2018 Kota Palopo, sektor yang paling banyak menyumbang pendapatan asli daerah dari sektor jasa, sementara dari sektor pertanian sangat minim. Namun dalam RTRW Kota Palopo pertanian menjadi sektor unggulan.
Mantan Presiden BEM Universitas Cokroaminoto Palopo ini menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir aktifitas masyarakat lebih banyak bergerak disektor sekunder seperti jasa dan perdagangan, sementara kawasan pertanian, tanaman pangan dan perkebunan rakyat hanya dijumpai pada masyarakat yang bermukim dipinggiran kota, itupun jarang mendapat perhatian.
“Tentunya membutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan lahan pertanian milik masyarakat dengan berbagai program pemerintah yang bergerak di sektor pertanian” tutupnya.
Sementara itu kebijakan umum pembangunan jangka menengah kota Palopo 2013- 2018 , program produksi pertanian dan perkebunan konsen pada peningkatan produktifitas tanaman pangan berupa padi, jagung. Kondisi awalnya 5,2 ton/ha dengan target capaian akhir yang diharapkan 5,45 Ton per hektar.
Reporter: Hajar
Editor: Acep Crisandy
