MASAMBA, LAGALIGOPOS.COM – Menyoroti konflik antar kampung yang semakin meluas, Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara (PP-PEMILAR) menilai Pemerintah Luwu Utara gagal menjalankan amanat sebagai penyelenggara negara karena tidak mampu menghadirkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat.
“Salahsatu tugas dan kewajiban pemerintah yang merupakan amanat undang-undang adalah menghadirkan rasa aman ditengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak mampu dilakukan oleh Pemda Luwu Utara, itu artinya pemerintah gagal menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara,” ucap Rival, Ketua Umum PEMILAR kepada Lagaligopos, Sabtu (11/10/14).
Rival melihat terjadi tren perluasan konflik yang kian mencemaskan. “Saya amati, luasan sebaran titik konflik semakin hari kian banyak, ini berarti tidak ada upaya peredaman konflik yang memadai dilakukan oleh pemerintah dan aparat kepolisian”.
Karena situasi konflik di Luwu Utara semakin tak terkendali, PEMILAR dalam waktu dekat akan menggelar konsolidasi besar-besaran. “Tujuannya untuk menganalisis apa masalah mendasar yang terjadi, setelah itu PEMILAR akan mengambil langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk meredam konflik”.
Tidak berhenti sampai disitu, mahasiswa asal Luwu Utara di berbagai daerah di Indonesia turut menyoroti buruknya kinerja pemerintah Luwu Utara yang tidak kunjung mampu menyelesaikan konflik.
“Pihak pemerintah dan Kepolisian setempat harus segerah sadar akan kerugian material dan inmaterial dari konflik yang berkepanjangan ini. Luwu Utara dari hari ke hari terus bergerak mundur akibat konflik ini,” kata Iqra Zulfikar, Ketua Umum Pengurus Cabang IPMIL Bandung Raya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sore tadi konflik antara warga Kopi-kopi versus warga Karangan di Kecamatan Bone bone kembali meletus. Sebanyak 9 rumah warga terbakar dan sejumlah korban mengalami luka-luka. Dari pantauan Lagaligopos, akibat konflik tersebut ratusan kepala keluarga di Desa Kopi-Kopi dan Desa Karangan terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya.
Reporter: AS Editor: AS
