BREAKING NEWS
You are here: Home » BERITA PILIHAN » PLTA Seko Untuk Siapa?
PLTA Seko Untuk Siapa?

PLTA Seko Untuk Siapa?

OPINI | Polemik atas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara mengundang banyak komentar dan opini, bahkan ada yang menganggap penolakan Masyarakat Adat di Wilayah tersebut sebagai bentuk anti-pembangunan sampai menyangkutpautkannya dengan urusan politik Pilkada.

Munculnya beragam opini yang membenarkan proses perampasan hak wilayah Masyarakat Adat tersebut dapat dipahami, karena dimanapun Koorporasi (baca: kapitalisme) bekerja pasti memerlukan dukungan dari kelompok politisi dan intelektual yang akan bertugas mengawal dan memuluskan jalannya investasi dengan mengatasnamakan pembangunan.

Tapi yang lebih membuat saya tergerak untuk menuliskan ini adalah adanya tulisan Opini di portal berita Lagaligopos.com berjudul PLTA atau PLTHMA Seko? dimana si penulis memulai opininya dengan analogi Rambutan atas konflik tersebut. Semoga si penulis tahu cara memakan buah rambutan agar tidak tersedak bijinya.

Menganalogikan penolakan pembangunan PLTA Seko dengan analogi buah rambutan dan menyangkutpautkannya dengan Pilkada sebenarnya menunjukkan ketidakpahaman si penulis tentang apa yang melatarbelakangi penolakan Masyarakat Adat di wilayah adat Amballong, Pohoneang dan Hoyyane Kecamatan Seko atas rencana pembangunan PLTA di Wilayah Adat mereka.

Perlu dipahami bahwa proses rencana pembangunan PLTA tersebut selain mengancam hilangnya hak kelola Masyarakat Adat atas wilayahnya, juga akan berdampak secara sosial dan ekonomi dan lebih jauh akan menimbulkan konflik sosial atar masyarakat karena adanya pro-dan kontra atas beragamnya investasi yang akan masuk pasca dibangunnya PLTA tersebut. Bukan hanya itu, pembangunan tersebut juga melanggar hak Masyarakat Adat Seko yang secara tegas diatur dalam PERDA No.12 tahn 2004 tentang Perlindungan Masyarakat Adat di Luwu Utara diperkuat lagi dengan SK Bupati no. 300 tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.
Pada pasal 10 (a) SK Bupati Luwu Utara no.300 tahun 2004 dengan tegas menyebutkan :“perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) di atas diwujudkan dengan cara : Setiap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat seko harus sepengetahuan masyarakat adat seko”.

Melihat fakta hukum tersebut. Maka Masyarakat Adat Seko wajib diberitahukan dan mengetahui setiap proses perencanaan, pelaksanaan, tujuan dan dampaknya atas setiap proyek dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di wilayah adat mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip FPIC (free, Prior, Informed, Consent).

Namun sejak perencanaan sampai izin eksplorasi dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara, tidak pernah ada proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminta persetujuan dari Masyarakat Adat khususnya yang ada di Wilayah Adat Amballong, Pohoneang dan Hoyyane agar memberikan wilayah adat mereka sebagai lokasi pembangunan PLTA, dimana persetujuan tersebut harus melalui musyawarah adat, yang di Seko dikenal dengan istilah “Mukobo” yaitu proses pengambilan keputusan tertinggi melalui Musyawarah Adat.

Bukannya melakukan proses-proses tersebut, pemerintah malah tetap memaksakan agar pembangunan PLTA tersebut berjalan, sebagai dampaknya pada bulan September 2014, sekitar 500 warga adat di Pohoneang dan Hoyyane menanda tangani dan melayangkan surat protes yang ditujukan ke pemerintah daerah sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran PLTA oleh PT. SEKO POWER PRIMA dan PT. SEKO PRADA.

KEPENTINGAN SIAPA?

Benarkah pembangunan PLTA oleh PT. SEKO POWER PRIMA dan PT. SEKO PRADA tujuan utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat melalui PLN, bukan untuk kebutuhan rencana Industri pertambangan di tiga wilayah Seko, Rongkong dan Rampi?

Mari kita bedah, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no.19 tahun 2015 tentang pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW (Sepuluh Megawatt). Dari judulnya PERMEN ESDM itu saja sudah dapat diketahui bahwa pembelian tenaga listrik yang bisa dilakukan oleh PLN pada perusahaan PLTA hanya bisa dengan batas maksimal 10 Mega Watt. Sementara PT. Seko Power Prima berinvestasi untuk membangun PLTA dengan kapasitas 380 MW, pertanyaannya 370 MW listrik itu mau dijual kemana kalau bukan untuk mensuplai listrik bagi rencana investasi pembangunan perusahaan-perusahaan tambang yang telah mengantongi izin eksplorasi di tiga kecamatan (Seko, Rongkong dan Rampi)?

Dan berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Luwu Utara, terdapat 10 perusahaan tambang yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2011, diantaranya :
1. PT. Aneka Tambang, (Emas)
2. PT. Seko Bukit Mas, (Bijih Besi)
3. PT. Sapta Cipta Kencana Wisma, (Bijih Besi)
4. PT. Andalan Prima Cakrawala (Bijih Besi)
5. PT. Trisakti Panca Sakti (Bijih Besi)
6. PT. Citra Palu Mineral (Logam Dasar)
7. PT. Kalla Arebamma (Bijih Besi)
8. PT. Kalla Arebamma (Emas)
9. PT. Dataran Seko Perkasa (Bijih Besi)
10. PT. Samudra Raya Prima (Bijih Besi)

Dengan total luasan 237.984 Ha.

Jadi alasan bahwa pembangunan PLTA yang sepenuhnya untuk kebutuhan listrik masyarakat yang selama ini dikoar-koarkan oleh kaki tangan perusahaan PLTA kepada Masyarakat Luwu Utara adalah suatu kebohongan besar yang gayung bersambut dengan pemadaman listrik yang sering terjadi di Luwu Utara akhir-akhir ini.

Pertanyaannya kemudian siapakah yang akan diuntungkan dan siapakah yang akan dipinggirkan haknya dalam rencana kebijakan pembangunan yang melibatkan kelompok Bisnis, Politik dan Intelektual tersebut?

Sembari mencari jawaban atas pertanyaan diatas tentu saja sambil menguyah buah rambutan, saya mangajak semua pihak untuk memahami bahwa Masyarakat Adat itu tidak anti-pembangunan. Tetapi anti terhadap proses yang mengabaikan hak-hak mereka. Anti terhadap invasi pembangunan yang rakus tanah dan menghancurkan wilayah adat titipan leluhur. Anti pembangunan yang tidak memikirkan nasib dan masa depan generasi -generasi yang akan datang.

Oleh: Abdi Akbar, Staf Direktorat Politik, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com