BREAKING NEWS
You are here: Home » BERITA TERKINI » Provinsi Luwu Masuk Dalam Desain Besar Penataan Daerah 2016-2025
Provinsi Luwu Masuk Dalam Desain Besar Penataan Daerah 2016-2025

Provinsi Luwu Masuk Dalam Desain Besar Penataan Daerah 2016-2025

JAKARTA, LAGALIGOPOS.COM – Provinsi Luwu ada dalam draf dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Republik Indonesia yang belum diberi nomor, tertanggal 25 Januari 2016.

Draf Dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan Desain Besar Penataan Daerah diseluruh Indonesia mulai tahun 2016 sampai 2025.

Dalam dokumen tersebut, terdapat empat usulan pemekaran untuk Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Bone Selatan, Kabupaten Luwu Tengah, Kabupaten Toraja Barat, dan Provinsi Luwu.

Sementara itu, menurut Ketua Percepatan Pembentukan Luwu Tengah, Listan, dokumen tersebut merupakan indikasi menuju terealisasinya Luwu Tengah dan Provinsi Luwu.

“Tidak ada alasan lagi Luwu Tengah tidak terbentuk. Grand Desain dalam dokumen rancangan peraturan pemerintah itu adalah landasan pokok penuntasan DOB Luwu Tengah,” katanya, Kamis (11/2/16)

Listan menambahkan bahwa jangan ada lagi pihak-pihak yang melihat Luwu Tengah dan Provinsi Luwu terpisah. “Baik Luwu Tengah maupun Provinsi Luwu keduanya harus jadi. Tentu harus menyelesaikan Luwu Tengah dulu karena sudah ada RUU dan Ampresnya” tandasnya.

Dari informasi yang diperoleh Lagaligopos, DPR RI bersama Dirjen OTDA akan membahas RPP tersebut besok, Jumat 12 Februari 2016.

Reporter: Abdi Akbar

Editor: Rima Tumbo

2 comments

  1. Apa omo te’, tae’ siaraka na gambo omo

  2. Luwu Tengah Bak Gadis Cantik Tengah Berdandan menuju Pilgub 2017

    Berbicara tentang pemekaran wilayah, tentu saja tidak dapat terlepas dari teori desentralisasi sebagai wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, khususnya ditingkat daerah, karena salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan ide desentralisasi adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Agar masyarakat dan elit politik daerah mampu mengembangkan daerahnya sendiri dan mempunyai kewenangan lebih untuk daerahnya, berawal dari konsep ini lahirlah peraturan perundang undangan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang manjadi “rahim politik” atas diskursus komiditi politik (commodification) pemekaran wilayah pada setiap agenda pesta demokrasi, sebut saja pesta demokrasi pemelihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun mendatang

    Isu pemekaran Luwu Tengah bagai cerita perjuangan yang tak pernah habis untuk “diperjuangkan” bagai cerita kitab i Lagaligo yang tak akan habis untuk diceritakan dan tak akan selesai untuk di pentaskan, sudah 10 tahun perjuangan itu, rentetan peristiwa terjadi mulai dari aksi heroik “panggung jalanan” dengan tag line “Luwu Tengah Harga Mati” sampai pada perjuangan formal di gedung tempat para anggota dewan wakil Luwu Raya yang terhormat, tapi tak sedikitpun munuai hasil sehingga wajar kemudian jika mereka disebut sebagai “politis lakko”. Luwu Tengah kini kembali berdandan “bak gadis cantik” yang diletakan dietalase toko politik menyambut para politisi yang akan menjualnya dan menjadikan komoditi politik dalam mengais simpati masyarakat Luwu Raya menuju pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun mendatang

    Luwu Tengah merupakan bagian dari komoditi politik yang laris manis untuk diperjualkan dalam pentas pesta demokrasi, hal ini dikarenakan Luwu Tengah sudah manjadi keinginan bersama dan sudah menjadi agatasi sosial bagi masyarakat Luwu Raya seluruhnya karena dipandang dapat memberikan nilai lebih dari pemekarannya, dalam kacamata politik pemekaran wilayah kini tak lebih dari serangkaian angka-angka statistik, yang hanya dikaitkan dengan keuntungan-keuntungan politik: berapa pengaruh kekuasaan dapat diperoleh, berapa kursi kekuasaan dapat diraih dari ‘komoditas politik pemekaran wilayah” pada akhirnya akan menjadi sebuah ‘mesin kekuasaan’dalam memenuhi hasrat para politisi dalam berkuasa.

    Dalam geopolitik Sulawesi Selatan yang telah menjadi rahasia umum atas hegemoni politik tiga kerajaan besar yang kemudian di sematkan dengan istilah “tellu poccoe” Luwu Raya dipandang sebagai salah satu wilayah yang menjadi penentu dalam pemenang pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan tahun mendatang, dengan merujuk data pemilihan Presiden 2014 yang lalu jumlah hak pilih mencapi 12,5 % atau sekitar 793.144 pemilih dari total pemilih di Sulawesi Selatan 6.323.711 Pemilih.

    Ironisnya, Luwu Raya tidak hanya dijadikan komoditi politik oleh politisi luar melainkan juga politisi yang lahir dan tumbuh besar di Luwu Raya sendiri meraka hanya memandang keinginan masyarakat Luwu Raya dalam pemekarang Luwu Tengah menjadi komoditi politiknya dan dianggap sebagai populasi politik real menuju pemilihan gubernur ditahun yang akan datang, tidak salah kemudian jika Yasraf Amir Piliang dalam tulisannya menyebut politisi semajam ini sebagai “predator politik” yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai kebaikan, keutamaan, nalar, kasih sayang, cinta, empati, kejujuran, dan tanggung jawab; diambil alih insting kebinatangan yang merayakan nafsu, kepuasan, keserakahan, materialitas, kekuasaan, kebiadaban, dan ketiadaan nalar.

    Tidah mengherankan kemudian jika dalam lukisan aristoteles “animal rationale” yang menggambarkan sifat animalistis dari manusia, betul bahwa pembeda antara manusia dengan binatang ialah akal yang dimilikinya akan tetapi rasionalitas akal itu kemudian perlahan-lahan akan menghilangan digantikan dengan sifat kebinatangan yang didasarkan pada hasrat akan kekuasaan, sehingga nilai moral kehidupan hilang dalam kepribadian kehidupannya.

    Akibatnya elite-elite politik di era ekonomisasi janji politik tak lebih dari sebuah “komoditas”, yang dikemas penampakan luarnya, sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan politik, untuk mengembalikan modal ekonomi yang telah diinvestasikan. Dalam cara kerja “ekonomisasi politik” demikian janji politik pemekaran wilayah menjadi unsur-unsur pembangun institusi politik yang dominan. daerah otonomi baru (DOB) menjadi “modal” yang diinvestasikan di dalam “pasar gelap” politik sebagai umpan untuk membangun kekuasaan politik.

    Maka sudah semestinya nilai-nilai humanitas dan keadaban sebagai pilar arsitektur politik kini kembali berfungsi, seyoggianya politik tidak direduksi sebagai sarana pemenuhan insting rendah biologis, tubuh dan materi. Prinsip-prinsip kebaikan dan keutamaan yang membangun arsitektur politik kejujuran, tanggung jawab, intelektualitas, asketisme kini mesti ditegakan, dan tidak digantikan insting-insting rendah biologis memuaskan tubuh dan merayakan materi. dengan demikian politisi tidak membutukan komoditi politik pemekaran wilayah sebagai amunisi menjelang pesta demokrasi jika nilai humanistas sebagai pilar arsitektur politik dijaga ke berlangsunggannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
shared on wplocker.com