Makassar, Lagaligopos.com – Terdakwa kasus pembebasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Meli, Baebunta Luwu Utara, Mujahidin Ibrahim menyatakan kekecewaannya dengan kesaksian pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Kekecewaan Mujahidin yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Utara ini, diungkapkan kerabatnya Nirwati SE, yang datang ke redaksi Tribun Timur, Jl Cenderwasih Makassar, Jumat (6/9/2013) sore.
“Di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, kemarin, keterangan dari saksi ahli soal adanya mark up amat berbeda dengan fakta dan laporan sebelumnya,” kata Nirwati.
Selain Sekda Kabupaten Luwu Utara (Lutra), ada lima orang tersangka lainnya mengikuti sidang perdana tersebut. Semua tersangka diduga terlibat dalam kasus pembebasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Meli, di Baebunta, Luwu Utara. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 1,2 Miliar.
Sejumlah nama pejebat di Lingkungan Pemda Lutra diduga terlibat dalan kasus pembebasan lahan TPA Meli, antara lain Sekretariat Daerah sendiri selaku pengguna anggaran, dan Ketua Tim 9 (Sembilan), Sudarmin S,Stp, Kabag Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, Sahiruddin selaku pejabat pelaksan tehnis kegiatan (PPTK), Eka Wiraswati SE, Bendahara pengeluaran Sekda, Muslimin Simmar pelaku/penjual dan Zamsir Kepala Desa Meli ( mantan).
Hari Kamis (12/9/2013) pekan depan, Pengadilan Tipikor Makassar kembali mengagenda sidang untuk mendengarkan pembelaan dari terdakwa lainnya.
Sebelumnya, sidang perdana kasus ini dibawa tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negri Masamba, Nasaruddin A, Mei 2013
Berdasarkan hasil penyelidikan dari Tipikor Polres Luwu Utara, dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan wilayah Provensi, telah menemukan adanya tindak pidana korupsi didalam pembahasan lahan TPA Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
Sumber: Tribun-Timur
