BELOPA, LAGALIGOPOS.COM – Warga Kecamatan Bajo Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Luwu, Kamis (13/7/2017). (Baca: Serapan Anggaran Minim, Pembangunan di Luwu Tersendat)
Ratusan warga memprotes kinerja pemerintah yang dianggap tidak becus menggunakan anggaran pembangunan. Warga mempertanyakan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur di wilayah mereka yang hingga saat ini belum terealisasi.
Lemahnya penyerapan anggaran ini akan membuat pembangunan di Luwu tersendat, karena menurut peraturan pemerintah pusat melalui PMK serapan DAK harus sampai dikisaran 75% hingga tanggal 21 Juli mendatang.
Melihat sempitnya waktu, kemungkinan penyerapan anggaran sebesar 75% sebelum batas waktu diatas sulit untuk terealisasi. Dampaknya, pencairan DAK tahap kedua tidak akan terjadi, juga untuk tahun selanjutnya pemerintah Kabupaten Luwu tidak akan mendapat DAK dari pusat.
Selain itu warga Bajo Barat juga mendesak pemerintah menutup PT Harfiah yang beroperasi di wilayah mereka. Pasalnya aktifitas tambang golongan C itu dianggap merusak lingkungan dan merusak infrastruktur jalan.
Aspirasi warga Bajo Barat itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Luwu Andi Muharir, Kepala Bappeda Muhammad Rudi dan Kadis Bina Marga Ridwan Tumbalolo.
