MASAMBA, LAGALIGOPOS.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menerapkan pola pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan metode kajian Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Untuk itu, Pemda Lutra menggandeng Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.
Sebagai informasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah survei persepsi publik yang diklaim menjadi salah satu indikator yang digunakan secara global guna menilai keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi di dunia.
“Ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada Agustus lalu untuk melakukan kerjasama kelitbangan yang lebih luas dan pertama kalinya dibangun dengan LIPI,” kata Bupati Indah dalam sambutannya yang bacakan asisten III, Muhammad Kasrum pada acara Focus Group Dicussion IPK, Senin (18/12/32017), di Ruang Rapat Wakil Bupati.
Menurut Kasrum, kajian IPK merupakan acuan pemerintah daerah guna memberikan gambaran keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Luwu Utara.
“Dengan adanya IPK ini, kita harapkan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah guna mencegah dan memberantas korupsi,” lanjut Kasrum.
Lebih jauh Kasrum menambahkan, dengan ada kajian IPK ini, maka diharapkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala macam praktek-praktek korupsi.
“Apa yang kita lakukan saat ini memang seiring sejalan dengan ikhtiar berjamaah kita, antara eksekutif dan legislatif, dalam menata bangunan kebijakan yang tepat dan efektif dalam menciptakan suatu pemerintahan yang terbebas dari praktek-praktek korupsi,” ucapnya.
Hal ini sekaligus, kata dia, sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan salah satu misi RPJMD Luwu Utara 2016-2021, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Salah satu komponen pembentuknya adalah capaian IPK dengan skor di atas 50 pada tahun 2019 mendatang,” tandasnya.
Kepala Balitbangda, Bambang Irawan dalam kesempatan itu juga mengklaim, dalam urusan pemberantasan KKN, Luwu Utara yang dipimpin Indah Putri Indriani lebih terdepan ketimbang daerah lain.
“Alhamdulillah, Luwu Utara kini selangkah lebih maju dari daerah-daerah lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (rilis)
