MASAMBA, LAGALIGOPOS.COM – Anggota DPR RI Luthfi Andi Mutty menilai saat ini ketimpangan pembangunan semakin memburuk. Hal itu ia ungkapkan setelah melihat data yang dirilis dalam berita utama Kompas.
Data yang diambil pada bulan Maret 2017 itu menyajikan bahwa 5 provinsi dengan gini rasio terbesar, yakni: DIY (0,432); Gorontalo (0,430); DKI (0,413); Sulsel (0,407); Jabar (0,403). Disebutkan juga dalam data itu bahwa ketimpangan memburuk sejak era Otonomi Daerah (Otoda), yakni sejak 2005 ketika pilkada langsung mulai diberlakukan.
Luthfi menilai, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah bukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dengan kata lain pertumbuhan tidak menghadirkan pemerataan. Akibatnya, yang kaya kian kaya dan kian sedikit. Sementara yang miskin kian miskin dan kian banyak,” tulis mantan Bupati Luwu Utara dua priode itu di akun Facebooknya, Kamis (20/7/2017).
“Sebabnya karena para KDH berlomba membuat program populis lewat berbagai program gratis. Hal ini membuat rakyat kian tergantung pada pemerintah. Padahal pembangunan adalah upaya pemerintah untuk memberdayakan rakyat agar rakyat kian mandiri. Dengan kemandiriannya maka rakyat dapat mengatasi persoalnnya untuk menjadi sejahtera”.
“Pemda berlomba mencari uang secara instan dengan mengambil uang di hulu. Harusnya pemeritah memungut di hilir. Caranya adalah dorong perkembangan dunia usaha dengan memberi kemudahan perizinan. Karena itulah alasan pemerintah menghadirkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Artinya, PTSP bukan lembaga pencari uang. Jadi seharusnya ukuran kinerjanya adalah banyaknya izin usaha yang diterbitkan. Bukan banyaknya uang yang dihasilkan. Karena kemudahan berusaha akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Dengan demikian angkatan kerja akan terserap, pengangguran berkurang, masyarakat peroleh pendapatan, maka kemiskinan berkurang dan ketimpangan menurun,” terangnya.
Reporter: Ryan
Editor: Rima Tumbo
