OPINI | Menjelang Pemilihan Presiden 2014, ruang-ruang politik mulai diramaikan aneka manuver, taktik, dan strategi politik yang digelar para elite politik guna mencapai kemenangan politik. Berbagai tokoh politik mulai melakukan “teknik pemasaran politik” dengan mengemas “citra” tentang diri dan partainya lewat semacam politik citraan (politics of image).
Apa yang sedang berlangsung adalah bersimbiosisnya strategi politik dan teknologi pencitraan atau “imagologi” (imagology) yang di dalamnya citra tentang tokoh dan partai dikemas dalam rangka mempengaruhi persepsi, emosi, perasaan, kesadaran, dan opini publik sehingga mereka dapat digiring ke sebuah preferensi, pilihan, dan keputusan politik tertentu (the imagology of politics).
Namun, imagologi politik di atas tubuh bangsa ini mengarah pada semacam diskontinuitas antara citra politik (political image) dan realitas politik (real politics) sehingga citra (yang “terputus” dari realitas) membangun semacam realitas kedua (second reality) yang di dalamnya kebenaran (truth) dimanipulasi. Para tokoh “menakutkan” di masa lalu, misalnya, kini tampil dengan citra “santun”; koruptor rakus kini tampil dengan citra “dermawan”; para terpidana tak tahu malu kini tampil dengan citra “bersih”.
Imagologi politik telah menggiring wacana politik ke arah “simulakra politik” (political simulacra), yaitu penggunaan tanda dan citra politik yang telah terdistorsi, terdeviasi, menyimpang, bergeser, bahkan telah terputus sama sekali dari realitas politik yang sebenarnya, tetapi semuanya diklaim sebagai “realitas” dan “kebenaran”. Politik lalu menjelma menjadi iring-iringan simulakra (precession of political simulacra).
DALAM Logics of Sense (1990), Gilles Deleuze menjelaskan “simulakra” sebagai tanda atau simbol yang dibangun bukan oleh keserupaan atau kesamaan, tetapi ketidaksamaan (dissimilarity), penyimpangan (deviation), atau perversi (perversion) dari bentuk asli. Jadi, simulakra dibangun oleh prinsip diskontinuitas (discontinuity), keterputusan (rupture), atau perbedaan (difference) dari yang asli (original) atau dari realitas.
Juga dikatakan Jean Baudrillard dalam Simulations (1981), simulakra adalah strategi penyamaran tanda dan citra (disguising), sebuah proses penjungkirbalikan tanda yang menciptakan kekacauan, turbulensi, dan indeterminasi dalam dunia representasi dan pertandaan. Ia semacam mesin (simulacra machine) yang memproduksi segala yang palsu (false), menyimpang dari rujukan (referent) dengan menciptakan tanda sebagai topeng (mask), tabir, kamuflase, atau fatamorgana.
Simulakra politik (political simulacra) adalah penggunaan tanda dan citra dalam politik, sedemikian rupa, yang di dalamnya citra telah terputus dari realitas yang direpresentasikan sehingga di dalamnya bercampur aduk antara yang asli/palsu, realitas/fantasi, kenyataan/fatamorgana, citra/realitas, yang menggiring dunia politik ke arah “penopengan realitas” (masquerade of reality). Ada beberapa logika simulakra politik:
Pertama, logika citra (logics of image) yang di dalamnya politik amat bergantung pada keberadaan citra, teknologi pencitraan, dan produksi citra dalam rangka menyampaikan ide, gagasan, dan tema politik, sedemikian rupa, sehingga citra itu menjadi utama dan pendefinisi realitas politik. Inilah partai politik yang menampilkan citra “partai rakyat kecil” untuk menyembunyikan realitas ketidakpeduliannya terhadap rakyat kecil.
Kedua, logika tontonan (logics of spectacle) yang di dalamnya “produksi realitas politik” kini harus disertai “produksi tontonan politik” (political spectacle), yaitu penciptaan berbagai event, media tontonan dan hiburan, yang di dalamnya politik bersimbiosis dengan berbagai teknik hiburan, musik, tari, lawak, teater, fashion show-politico-tainment.
Ketiga, logika diskontinuitas (logics of discontinuity), yaitu “ketercabutan” sebuah citra politik dari realitas politik sehingga di dalamnya citra membentuk realitas kedua, yang mempunyai logikanya sendiri, yang pada titik tertentu dapat menetralisir bahkan “membunuh” realitas politik dan menggiring “kematian politik”. Inilah partai yang telah tercabut dari massa yang diwakilinya dan hidup di dalam dunia fantasinya sendiri.
Keempat, logika perversitas (logics of perversity) yang di dalamnya tanda dan citra politik digunakan para politisi atau partai politik dalam rangka memainkan peran “seakan-akan” atau “seolah-olah” (as if). Ia adalah sebuah cara untuk berpretensi, membuat kamuflase, menampilkan fatamorgana, yaitu tindakan berpretensi seakan-akan sesuatu itu nyata, padahal tidak; seolah-olah sebuah partai punya “wajah baru”, padahal status quo.
Kelima, logika disinformasi (logics of disinformation) yang di dalamnya penggunaan tanda dan citra-citra politik menggiring publik bukan ke arah informasi bermakna, tetapi ke arah disinformasi, yaitu iring-iringan ungkapan, citra, dan tontonan politik yang berisikan informasi menyesatkan yang menciptakan kesadaran palsu (false consciousness) di kalangan masyarakat politik.
Keenam, logika skizofrenia (logics of schizophrenia) yaitu kondisi keterputusan (break) tanda-tanda dari tanda dan makna-makna sebelumnya yang menciptakan semacam inkonsistensi dan diskontinuitas antara satu ungkapan dan ungkapan politik lainnya sehingga menyebabkan kekacauan (chaos) pada tingkat tanda, yaitu lenyapnya batas-batas yang membedakan antara benar/salah, asli/palsu, fantasi/realitas.
DALAM abad informasi dan digital saat ini, tanda, citra, dan tontonan memainkan peran amat sentral dalam apa yang disebut sebagai politik pos-modern (post-modern politics) yang di dalamnya pilihan, preferensi, dan keputusan politik dibentuk oleh politik citra dan simulakra politik. Sebagaimana dikatakan Bruce I Newman dalam The Mass Marketing of Politics: Democracy in an Age of Manufactured Images (1999), komunikasi politik dalam era informasi telah menjelma menjadi ajang pemasaran massal yang di dalamnya tanda dan citra memainkan peran sentral-imagology of politics.
Di Amerika Serikat, misalnya, sejak Franklin D Roosevelt hingga George Walker Bush, citra politik dan simulakra politik menjelma menjadi “kekuatan” (power) utama dalam mengendalikan wacana politik sehingga di dalamnya kini tidak hanya ada kekuatan pengetahuan (power/knowledge) seperti dikatakan Foucault, tetapi lebih penting lagi menjelmanya “kekuatan citra” (power/image) sebagai kekuatan politik.
Dalam simulakra politik, segala potensi tanda, citra, dan tontonan; segala kekuatan bahasa (language power); kekuatan simbol (symbolic power) dikerahkan, dalam rangka membangun citra, membentuk opini publik, mengubah persepsi, mengendalikan kesadaran massa (mass consciousness), dan mengarahkan preferensi politik meski semuanya tak lebih dari iring-iringan simulakra belaka.
Gesture (facial language), bahasa tubuh (body language), bahasa pakaian (fashion language), dan bahasa ruang (proxemics) menjadi amat penting dalam rangka membentuk citra politik yang diinginkan. Bagaimana Roosevelt yang lumpuh (polio) diciptakan citranya seolah-olah “tidak lumpuh”, dengan mencat penopang kalinya (brace) berwarna hitam; bagaimana Bill Clinton yang suka selingkuh dicitrakan sebagai “saleh”; bagaimana George W Bush yang sedikit “bodoh” dicitrakan tampak “cerdas”; bagaimana Soeharto yang “menakutkan” dicitrakan “ramah” lewat senyum (misterius) dan tangan selalu dilambaikan.
Dalam simulakra politik, tanda, citra, dan makna dikerahkan sebagai cara memanipulasi realitas, mendistorsi informasi, dan memalsukan kebenaran. Di dalamnya dikerahkan tanda-tanda yang mendustakan (false sign), tanda yang memalsukan realitas (pseudo sign), tanda yang menjadi tandingan realitas (artifisial sign) tanda yang melebih-lebihkan realitas (superlative sign) yang secara bersama-sama memanipulasi dunia realitas.
Penopang kaki Roosevelt yang diwarnai hitam (citra sehat), kata-kata “ilmiah” yang selalu diucapkan Bush (citra intelek), senyuman yang selalu diumbar Soeharto (citra ramah); bahkan ceramah agama yang selalu digelar tokoh politik (citra suci), sumbangan pembangunan (masjid, gereja) yang selalu diberikan elite partai (citra sosial), doa atau tobat bersama yang digelar partai tertentu (citra religius), semuanya dapat dilihat sebagai bentuk political simulacra yang tujuan utamanya adalah memanipulasi realitas politik yang sebenarnya.
Dalam wacana politik bangsa ini-khususnya menjelang Pemilihan Presiden 2014, simulakra politik digunakan dengan cara-cara lebih ekstrem, tanpa etika, tanpa rasa malu. Kepalsuan, kedustaan, artifisialitas dan superlativitas digelar seakan tanpa beban moral, sosial, dan politik. Di dalamnya, para penjahat, koruptor, penjarah, penipu, bahkan “pembunuh” di masa lalu kini menampilkan citra dirinya yang “ramah”, “santun”, “jujur”, “dermawan”, “manusiawi”, “religius” dan “pahlawan” dalam sebuah simulakra politik yang tanpa rasa malu dan tanpa etika.
Pemilu 2014 semestinya dapat menjadi tonggak sejarah bagi reformasi dan demokratisasi, bila melaluinya mampu diciptakan sebuah masyarakat politik yang cerdas dan beradab, yang terbebas dari berbagai bentuk simulakra politik tanpa etika itu. Untuk itu, upaya perubahan fundamental pada tingkat mental, etika, dan kebiasaan politik harus segera dimulai. Bila tidak, Pemilu 2014 akan menjadi ajang “parodi politik” semata, yang di dalamnya dipertontonkan berbagai kedustaan, kepalsuan, artifisialitas, dan superfisialitas politik. Dan “pesta politik” lalu berubah menjadi pesta “kematian politik”(the death of politics).
Oleh: Yasraf Amir Piliang, Pemikir Sosial dan Kebudayaan
Sumber: KompasCetak
