LUWU, LAGALIGOPOS.COM — Sejumlah warga Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu akan mendatangi kantor DPRD Luwu untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait berbagai persoalan di desa, khususnya menyangkut aktivitas perusahaan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, warga meminta DPRD Luwu untuk memfasilitasi pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai ruang terbuka untuk menyampaikan keluhan dan mencari solusi bersama.
Andi Risal Syahrir menyampaikan bahwa pemerintah Desa Lampuara selama ini belum ada komunikasi yang efektif sebab warga, sebab dugaan penyelewengan pajak tersebut diklaim bahwa telah terbayarkan. Namun, faktanya di dalam situs resmi Bapaenda Luwu semua data warga tercatat dan masih banyak yang memiliki tunggakan.
“Kami butuh kejelasan dan keterbukaan informasi. Melalui forum RDP, kami berharap semua pihak bisa duduk bersama dan mendengarkan suara masyarakat dan betul-betul menjadi representasi untuk menegakkan keadilan,” ujar Andi Risal Syahrir salah seorang dari Aliansi Masyarakat Lampuara Menggugat saat dikonfirmasi wartawan. Minggu (01/06/25)
Berdasarkan keresahan warga tersebut, mereka meminta ke DPRD Luwu untuk memfasilitasi forum RDP pada Selasa, 03 Juli 2025 dengan menghadirkan Bupati Luwu, Kejaksaan, Instansi terkait, dan juga pemerintah Desa Lampuara.
Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli menyatakan siap menindaklanjuti terkait adanya mediasi yang diharapkan oleh warga melalui forum RDP. Pihak DPRD menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan instansi silakan bersurat,” ujar salah satu anggota dewan.
Langkah warga Lampuara ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini diduga diselewengkan oleh Pemerintah Desa Lampuara, Mereka berharap, melalui forum RDP, akan lahir solusi konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
