PALOPO, LAGALIGOPOS.COM – Bupati Luwu Utara (Lutra) yang terpilih desember nanti diharapkan berkonsentrasi khusus pada isu keamanan dan ketertiban, demi terciptanya masyarakat yang damai, rukun dan saling menghormati.
“Selain mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang bersih dan baik, diharapkan juga meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, pengembangan iklim dan investasi usaha dan penciptaan peluang kerja.” Kata Bata Manurun, salah satu tokoh muda dari Luwu Utara, bata manurun kepada Lagaligopos, selasa (12 mei 2015).
Bupati terpilih, kata dia, juga harus meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pengembangan infrastruktur transportasi dan sumber energi alternatif guna mendukung pengembangan wilayah dan perekonomian daerah juga perlu menjadi perhatian.
“Pemberdayaan perempuan juga harus dilakukan, kemudian peningkatan potensi pemuda untuk mendorong terciptanya generasi yang tangguh dan berkualitas,” tandas pria yang juga ketua aliansi masyarakat adat nusantara.
Hal senada diutarakan akademisi universitas Andi Djemma Palopo, Abdul Rahman Nur. Menurutnya, masyarakat juga harus cerdas untuk memilih, artinya setiap pribadi punya hak mencalonkan diri sebagai Bupati.
“Namun juga harus diingat, untuk menjadi kepada daerah minimal mempunyai pengetahuan tentang wilayah yang akan dipimpin, termasuk situasi politik, hukum, dan sosial budaya. Nah kemudian paham pula apa yang akan dilakukan setelah menjabat nanti.”
Yang kedua, sambung pria yang akrab disapa Maman ini, calon bupati harus memiliki visi bagaimana menggenjot pembangunah demi kesejahteraan masyrakat.
“Ketiga yang sangat penting, kabupaten Luwu Utara ini punya dinamika sosial sosial yang tinggi, maka dibutuhkan pemimpin yang punya kepedulian pada konflik social. Ia harus berupaya secara profesial menyelesaikan konflik itu semasa jabatahnnya. Bukan yang justeru menghindari konflik.”
“Kemudian, Lutra ini kan kaya potensi sumber daya alam. Nah dibutuhkan figur yang mampu memberikan solusi terhadap pengelolaan SDA yang bijak dan berkelanjutan, yang tidak deskruktif atau merusak.” ujar Maman.
“Pengaggaran APDB itu juga harus transparan, sehingga masyarakat bisa complain apabila ada hal-hal yang menurut mereka kurang seusai atau keliru. Terakhir, Belanja pejabat itu juga harus rendah daripada belanja publik. Di indonesia memang lagi trend hal yang begitu, maka penganggarannya harus pro-rakyat, mengurangi belanja pejabat dan meningkatkan belanja publik.” tandasnya.
Reporter: Fikar
Editor: Rival Pasau
