MAKASSAR, LAGALIGOPOS.COM – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sarbini, menyebut mantan Bupati Luwu Utara, Arifin Junaidi yang akrab disapa Arjuna, layak disebut sebagai negarawan sejati.
“Pak Arifin ini adalah seorang negarawan sejati. Patut ditiru oleh politisi muda,” katanya saat memimpin sidang kode etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara yang digelar secara teleconference di Mapolda Sulsel dan Mabes Polri, Rabu (27/1/16).
Sebelumnya, Arifin Junaidi yang dihadirkan pada sidang tersebut menjelaskan bahwa dirinya memang menelpon, Abdul Azis, salah satu anggota KPU Luwu Utara, agar biodatanya yang dipasang di 580 TPS pada pilkada 9 Desember lalu untuk tidak diturunkan. Sebab, menurut dia, jika itu dilakukan maka keamanan anggota KPU tidak dijamin.
“Bukan berarti saya tidak mempersoalkan biodata saya yang hanya sampai di Sekolah Dasar (SD). Tapi, jika itu diturunkan, maka masyarakat akan marah kepada KPU,” katanya. Lagipula lanjutnya, “saat itu waktu menunjukkan pukul 11.00 Wita. Artinya, hanya beberapa jam lagi pencoblosan akan ditutup”.
“Saya menjaga keamanan adik-adik saya di KPU. Makanya, biodata itu saya biarkan terpasang walaupun merugikan saya,” katanya. Sesuai fakta di persidangan kemarin, terbukti bahwa KPU Luwu Utara memang sengaja menghilangkan biodata Arifin Junaidi. Sebab, penjelasan dari PT Makassar Grafika, pemenang tender pengadaan surat suara untuk pilkada Luwu Utara melalui Direkturnya, John D Fretes, menyebutkan bahwa, pihaknya tidak menambah ataupun mengurangi file atau dokumen yang dikirimkan oleh KPU.
KPU Sengaja Hilangkan Biodata Arjuna
Penjelasan PT Makassar Grafika itu diperkuat dengan pernyataan Ketua Panwaslu Luwu Utara, Rahmat, yang melakukan klarifikasi langsung dengan pihak perusahaan. Padahal pada sidang sebelumnya, Ketua KPU Luwu Utara menyalahkan pihak perusahaan yang ditudingnya tidak profesional sehingga biodata Arifin Junaidi tidak lengkap.
Sementara itu, saksi ahli, Dr Ikbal Sultan, yang juga Dosen di Universitas Hasanuddin menyebutkan bahwa, hilangnya biodata Arifin Junaidi berpengaruh besar terhadap sebagian besar pemilih. “Ada pemilih yang belum menentukan sikap, ketika membaca biodata itu akhirnya menjatuhkan pilihannya ke calon lain,” kata Dosen Ilmu Komunikasi itu.
Dia mencontohkan pada pemilihan presiden 2014 lalu. Besarnya pengaruh media atau alat peraga kampanye seperti baliho, pamflet, leaflet dan biodata pasangan calon kepada sosok Jokowi-Jusuf Kalla, sehingga keduanya bisa memenangkan pemilihan presiden.
Salah satu saksi yang dihadirkan di sidang tersebut adalah Deny Pradana, warga Desa Salassa, Kecamatan Baebunta, mengungkapkan bahwa sebelum masuk ke bilik suara dirinya belum menjatuhkan pilihannya. Namun, setelah membaca biodata yang terpampang di TPS, dia akhirnya memilih pasangan nomor urut 1, Indah Putri Indriyani-Thahar Rum.
“Saya tidak mau dipimpin Bupati yang hanya tamatan Sekolah Dasar,” kata mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Palopo ini.
Setelah dua kali melakukan sidang kode etik terhadap KPU Luwu Utara, rencananya pada sidang ketiga DKPP akan langsung membacakan putusan. Namun, agenda sidangnya belum ditentukan. “Nanti kami akan memannggil pengadu dan teradu untuk mendengarkan putusan DKPP,” kata Nur Hidayat.
Reporter: Rima Tumbo
Editor: Rima Tumbo
