MASAMBA, LAGALIGOPOS.COM – Sejumlah anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) mendatangi sekretariat Panwaslu Lutra untuk mempertanyakan alasan belum cairnya dana operasional pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk 12 kecamatan yang ada di Lutra.
Ketua Panwascam Baebunta, Umar Hote mengungkapkan bahwa alasan utama kedatangan mereka kepada Panwaslu Lutra karena minimnya anggaran yang digunakan untuk kepentingan kesekretariatan dan pendanaan kegiatan perekrutan Pengawas Pemilih Lapangan (PPL).
“Kami di kecamatan Baebunta terpaksa harus meminjam dana untuk membayar sewa Sekretariat Panwascam dan membiayai kebutuhan lainnya seperti perekrutan petugas PPL serta operasional lainnya. Saat ini kami berutang sebesar Rp 15 Juta. Hal itu terpaksa dilakukan agar pelaksanaan pengawasan tahapan pemutahiran pemilih,” kata Umar Hote.
Menurutnya semua Panwascam di Lutra berharap agar kendala anggaran yang dialami panwascam tersebut bisa segera di selesaikan karena rawan mengganggu kegiatan pengawasan Pilkada di setiap Kecamatan.
Senada, Ketua Panwascam Sabbang, Asdar mengungkapkan bila kendala utama yang dialami Panwascam Baebunta sama halnya terjadi di kecamatan Sabbang dan itu merata terjadi di semua kecamatan terbentur masalah anggaran operasional.
“Namun kami bersyukur karena honor Panwascam telah terbayarkan. Sementara untuk anggaran perekrutan PPL baru dibayarkan setengah oleh Panwaslu. Sedang biaya pengadaan sekretariat dan keperluan lainnya terpaksa kami harus pinjam terlebih dahulu,” ujar Asdar, Rabu (1/7/15).
Sementara itu, Ketua Panwaslu Lutra, Rahmat yang ditemui di ruang kerjanya membenarkan adanya beberapa anggota Panwascam yang datang ke sekretariat Panwaslu Lutra untuk mempertanyakan masalah terbatasnya anggaran pelaksanan kegiatan di setiap sekretariat Panwascam.
“Memang betul, ada beberapa orang perwakilan Panwascam yang datang untuk menceritakan kendala yang mereka alami di kecamatan. Namun hal itu sudah kita selesaikan dan telah diberikan pemahaman. Semua kami jelaskan secara transparan bagimana Panwaslu mengelola anggaran yang sangat minim dari Pemkab Lutra,” kata Rahmat.
Menurutnya Panwaslu Lutra baru menerima dana awal sebesar Rp 1 M dari Pemkab Lutra. Nominal anggaran tersebut sangat jauh dari kebutuhan yang telah di susun dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) dan itu telah dirasionalkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pengawasan di Pilkada Lutra, Rp 7 M.
“Minimnya anggaran yang ada, membuat Panwaslu terpaksa harus selektif dalam pengalokasian anggaran. Lebih memprioritaskan kebutuhan utama dan mendesak. Meski kondisi begitu, kami tetap melaksanakan pengawasan secara maksimal. Harapan kami, penyerahan anggaran tambahan yang disepakati Pemkab akan diakomodir dalam APBD Perubahan dengan nominal sesuai RKA yang telah dirasionalkan tersebut, bisa terbayarkan tepat pada waktunya,” harapnya.
Reporter: Ai
Editor: Rival Pasau
