OPINI

Pengawasan Partisipatif: Dari Objek ke Subjek

Kaharuddin A. S.Si., M.H, Komisioner Panwaslu Kabupaten Luwu, Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Luwu

OPINI | Tagline terbaru Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” menjadi penanda dikembalikannya Hak Konstitusional rakyat secara utuh dalam kontestasi demokrasi.

Paradigma yang selama ini hanya melihat masyarakat sebagai objek pemilu; memberikan hak suara pada saat pemungutan suara ternyata tidak menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin terkonsolidasi dengan baik. Dalam berbagai hasil penelitian ada indeks ketidak percayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat, meskipun ternyata bisa di dapatkan partisipasi masyarakat pada hari pemilihan juga meningkat.

Memberikan Ruang kepada Publik untuk terlibat aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan, adalah upaya mengembalikan masyarakat kedalam hak konstitusionalnya secara paripurna. Selama ini paradigma menjadikan masyarakat sebagai objek pemilu sudah harus ditinggalkan, cara pandang demikian adalah bentuk “tirani” demokrasi, yang harus disudahi.

Memberikan hak suara hanyalah satu dari bagian hak konstitusional. Melampaui itu, masyarakat perlu terlibat sejak awal agar demokrasi tak meninggalkan kesubtansiannya.

Kekecewaan masyarakat tak boleh terpelihara. Menguatnya kualitas demokrasi selalu beririsan  denganmenguatnya kepercayaan publik, akibatnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan meningkat.

Partisipasi memberi ruang pada masyarakat untuk memberikan perubahan. Ungkapan “semua negara demokrasi tentu melalui pemilihan, tapi tidak semua pemilihan itu demokratis” harus ditinggalkan.

Mengubah Paradigma Lama

Setelah berubahnya rezim pemerintahan yang otoritarian, masuk dalam era reformasi. Keterlibatan Publik untuk menguatkan  Konsolidasi arah demokrasi menjadi begitu penting. “Konsolidasi” selama ini yang memusat pada partai politik, NGO, Lembaga-Lembaga negara belum mampu melahirkan haluan perubahan yang jelas.

Disatu sisi Penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan sepertinya mengaggap bahwa Undang-Undang tentang Pemilu/Pemilihan hanya menjadi milik mereka, padahal dalam negara demokrasi yang kuat, dan dalam pandangan hukum progresif, Undang-Undang itu menjadi milik publik; Setiap rakyat bisa menjadikannya sebagai sarana mengontrol jalannya penyelenggaraan pemilihan.

Paradigma lama yang menjadikan rakyat sebagai objek pemilu, patut secara serius ditinggalkan. Jimly Asshiddiqie pun pernah menyorot persoalan tersebut; teori demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat adalah teori lama yang dalam praktiknya memisah secara sosial dari masyarakat.

Bagi Jimly, dalam gerak demokrasi, konsep dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat harus ditambahi dengan kalimat bersama rakyat. Bersama rakyat merupakan konsekwensi kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemilihan sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dalam perspektif penyelenggaraan pemilu, bersama rakyat adalah munculnya kesadaran sosial kolektif rakyat untuk mengawal jalannya demokrasi dari hulu demokrasi hingga ke hilirnya.

Lemahnya budaya penegakan hukum baik dipenyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan penegak hukum, serta terbatasnya jumlah pengawas pemilu, menjadi persoalan mendasar untuk melibatkan publik. Demokrasi yang berdaulat dan bermartabat hanya mampu diteguk jika budaya hukum pada ranah publik menjadi konsen bersama tanpa sekat kelembagaan antara masyarakat dan Institusi-Institusi demokrasi.

Tentunya merubah kepercayaan publik untuk terlibat mengawasi penyelenggaraan pemilihan akan sangat dipengaruhi oleh budaya penegakan hukum pemilu oleh  institusi penyelenggara pemilu sendiri. Asumsi tersebut pun bisa dibalik bahwa dengan kuatnya kontrol dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu akan menghasilkan lembaga penyelenggara pemilu yang mampu menyelenggarakan pemilu secara demokratis, jujur dan adil. Pada titik ini pengawasan partisipatif begitu menjadi penting.

Meminimalisir Pelanggaran Pemilu

Hadirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang membawa arah baru penegakan hukum pemilu.

Secara sosiologis, kerawanan Pelanggaran Pemilihan kepala daerah seperti pelibatan ASN, Kepala Desa/Lurah dalam arena Politik Praktis pada Pilkada sebelumnya yang hanya diberikan sanksi administratif ternyata tidak mendatangkan efek jera.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hadir membaca problem tersebut. Selain diberikan sanksi administratif pada Undang-Undang tersebut, pelanggaran terkait netralitas ASN, Kades/Lurah juga berujung pada ranah pidana penjara. Larangan untuk tidak terlibat politik praktis termuat dalam  Pasal 71  ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, serta sanksi Pidananya dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Begitupun dalam pelaksanaan penangangan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Di pemilihan kepala daerah sebelumnya para terlapor atau yang melakukan pelanggaran pemilihan masih bisa bermain dengan menggunakan pendekatan ke-kadaluarsaan pelanggarannya.

Kondisi demikian tak akan lagi ditemui dalam penegakan hukum pemilihan terbaru, sebab penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah menggunakan prinsip inabsentia; upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri terlapor.

Panwaslu dapat melakukan kajian pelanggaran Pilkada meskipun  terlapor tidak mau  hadir dalam undangan klarifikasi. Belum lagi terkait money politik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dijerat bukan saja yang memberikan tetapi juga yang menerima.

Menguatnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pilkada dan Berbagai kewenangan yang diberikan pada lembaga Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten mendatangkan harapan baru. Harapan tersebut setidaknya hadir sebab ruang penegakan hukum pemilu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang cukup progresif membaca pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya.

Meminimalisir pelanggaran pemilihan kepala daerah Tahun 2018 membutuhkan sayap pencegahan dengan perlunya sosialisasi untuk menyampaikan pada Publik terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala daerah yang baru akan diterapakan pelaksanaannya pada Pilkada 2018 di Kabupaten Luwu.

Publik perlu memahami pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan sehingga ada Kolaborasi pengawasan partispatif yang tumbuh, disatu sisi keterlibatan rakyat dalam pengawasan pemilu juga sebenarnya sedang bersama Panwaslu dalam penegakan keadilan Pemilu.

Kesadaran moral terhadap pengawasan pemilu yang berkualitas, harus bergeser dari yang individual bertransformasi menjadi yang kolektif. Dari gerakan  Moral yang Individual menjadi gerakan sosial. Pengawasan Partisipatif akan memperlihatkan, bahwa secara Formal Pengawasan Penyelenggara Pemilihan menjadi tanggung jawab Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa, Pengawas TPS, tetapi secara subtansi Demokrasi, Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan adalah pengawasan kolektifitas rakyat.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

Penulis : Kaharuddin A. S.Si., M.H, Komisioner Panwaslu Kabupaten Luwu, Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Luwu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Populer

To Top