Masamba, Lagaligopos.com – Ratusan pengujuk rasa dari Front Aksi Masyarakat Peduli Daerah, Rabu (11/6/14) di Kantor kejaksaan, Kantor Bupati dan kantor DPRD Luwu Utara, menuntut kepada pemerintah setempat agar menuntaskan segala bentuk ketimpangan yang terjadi di Lutra Utara. Para pendemo menganggap kepemimpinan Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi saat ini cederung otoriter dan berorientasi politik dinasti.
Dalam pernyataan sikapnya, koordinator aksi pengujuk rasa dari Front Aksi Masyarakat Peduli Daerah, Andi Syamsu Alam, menilai gaya kepemimpinan bupati yang akrap disapa Ajuna itu telah menghianati semangat reformasi.
“Bupati Luwu Utara harus bertanggungjawab atas segala bentuk penindasan di Luwu Utara. Masyarakat kita menjerit, terjadi konflik dimana-mana dan sampai hari ini tidak bisa di tangani, serta banjir di daerah Malangke yang berkepanjangan,” ucap Syamsu Alam.
Adapun 7 Poin penting yang menjadi tuntutan para pendomo diantaranya. “Mendesak kepada pemerintah membangun tanggul sungai rongkong di Malangke. Mengevaluasi pimpinan SKPD Dinas Pendidikan yang dinilai tidak profesional. Mendesak Kejaksaan memuntaskan Kasus TIPIKOR yang merugikan negara”.
Untuk diketahui, Front Aksi Masyarakat Peduli Daerah ini terdiri dari elemen, Tim7 Gempar, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), JLSI Foundation, Jaringan Advokasi masyarakat pesisir indonesia, LPPM Indonesia, Komite Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Jaringan Pembaharuan Nusantara (JPN).
Reporter: RMT Editor: AS
